JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan XIII menyesalkan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan yang mendiskreditkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terkait kasus korupsi KTP-el.

“Ibarat mencuci tangan yang kotor dan kemudian airnya disiramkan ke orang lain,” kata Hinca melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (23/3).

Ia menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyalahkan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terkait pernyataan mantan Ketua DPR Setya Novanto di persidangan kasus KTP-el yang menyebut dua kader utama PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung, sebagai pihak yang ikut menerima dana KTP-el.

Menurut Hinca, pernyataan itu aneh dan sulit dipercaya.

“Adalah aneh dan sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini, karena argumentasinya dangkal, lemah dan mengada-ada. Betapa tidak, sekjen PDI Perjuangan mengatakan bahwa kader-kader dari sebuah partai yang beroposisi pasti tak melakukan korupsi,” tegas Hinca.

“Rasanya tak pantas mengajari seorang sekjen sebuah partai besar bahwa tindak pidana, dimanapun dan kapanpun, serta partai manapun yang sedang berkuasa, adalah perbuatan yang dilakukan secara pribadi, yang harus dipertanggung jawabkan secara pribadi pula,” tambah Hinca.

Ia menegaskan semua pihak sama di hadapan hukum. Dia mengatakan kasus korupsi KTP-el tidak ada kaitannya dengan partai yang sedang beroposisi atau yang sedang berkuasa.

“Partai-partai politik yang saat ini tidak berada di koalisi pendukung pemerintah, ketika ada kadernya yang kena jerat KPK, juga tidak ada yang menyalahkan pemerintahan Presiden Jokowi,” jelas Hinca.

Menurut Hinca, sungguh tak bijak menyalahkan kebijakan dan program nasional yang baik dan benar tentang KTP elektronik. Dia menuturkan program KTP-el adalah amanah undang-undang yang dihasilkan secara bersama oleh lembaga eksekutif dan legislatif.

“Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan yang langsung menyalahkan kebijakan dan program KTP-el karena kadernya diduga terlibat korupsi KTP-el dikemukakan sekarang, setelah dua kader utamanya oleh Setya Novanto disebut sebagai ikut menerima uang KTP-el,” kata Hinca.