Terkait Ancaman Amien pada Haedar, IMM: Bertentangan dengan Khittah Muhammadiyah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyayangkan pernyataan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais yang akan ‘menjewer’ Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, karena membebaskan warga Muhammadiyah memilih paslon dalam Pilpres 2019.

Ketua Umum IMM, Najih Prastiyo menilai pernyataan Amien Rais tersebut sangat bertentangan dengan semangat khittah Muhammadiyah.

“DPP IMM menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh ayahanda Amien bertentangan dengan semangat khittah yang sudah pernah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar yang menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik apapun, dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik,” kata Najih lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (21/11).

Diungkapkan Najih, semangat khittah Muktamar Muhammadiyah 1971 tersebut, ditetapkan lagi pada tanwir tahun 2002 di Denpasar Bali, yang menegaskan prinsip Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.

Baca juga: Amien Rais Ancam “Jewer” Haedar Bila Bebaskan Warga Muhammadiyah Pilih Capres

“Di Khittah Denpasar juga ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting, Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest groups, kelompok kepentingan, atau menyampaikan opini, atau mendesakkan sikap Muhammadiyah. Kami pertegas bahwa Muhammadiyah sesuai dengan Khittah tidak dukung mendukung pasangan calon seperti halnya partai politik,” tuturnya.

Dalam pemahaman IMM, imbuhnya, di dalam khittah Muhammadiyah tidak ada anjuran Muhammadiyah harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres.

“Sebab, jika sampai fatwa dikeluarkan (mendukung salah satu paslon, red), dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah,” ujarnya.

Baca juga: Soal Kejanggalan Tanggal Surat Pemanggilan Amien Rais, Begini Penjelasan Polri

Menurut Najih, bila dukung-mendukung dilakukan maka tak akan ada bedanya antara Muhammadiyah dengan tim sukses ataupun parpol pendukung calon presiden.

Najih menegaskan, bahwa DPP IMM mendukung penuh sikap Ketum PP Muhammadiyah yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres.

“Sekali lagi Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa itu. Oleh Karena itu, DPP IMM mendukung sikap ayahanda Haedar. Siapa pun yang akan terpilih menjadi Presiden, kami yakin Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah,” pungkasnya. (ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Ahok Menohok

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi