Terkait Ancaman Amien pada Haedar, IMM: Bertentangan dengan Khittah Muhammadiyah

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyayangkan pernyataan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais yang akan ‘menjewer’ Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, karena membebaskan warga Muhammadiyah memilih paslon dalam Pilpres 2019.

Ketua Umum IMM, Najih Prastiyo menilai pernyataan Amien Rais tersebut sangat bertentangan dengan semangat khittah Muhammadiyah.

“DPP IMM menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh ayahanda Amien bertentangan dengan semangat khittah yang sudah pernah digagas dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Makassar yang menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terikat dengan partai politik apapun, dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik,” kata Najih lewat keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (21/11).

Diungkapkan Najih, semangat khittah Muktamar Muhammadiyah 1971 tersebut, ditetapkan lagi pada tanwir tahun 2002 di Denpasar Bali, yang menegaskan prinsip Muhammadiyah berbeda dengan partai politik.

Baca juga: Amien Rais Ancam “Jewer” Haedar Bila Bebaskan Warga Muhammadiyah Pilih Capres

“Di Khittah Denpasar juga ditegaskan kalau ada hal-hal yang genting, Muhammadiyah menjalankan peran sabagai interest groups, kelompok kepentingan, atau menyampaikan opini, atau mendesakkan sikap Muhammadiyah. Kami pertegas bahwa Muhammadiyah sesuai dengan Khittah tidak dukung mendukung pasangan calon seperti halnya partai politik,” tuturnya.

Dalam pemahaman IMM, imbuhnya, di dalam khittah Muhammadiyah tidak ada anjuran Muhammadiyah harus melakukan penyeragaman pilihan politik dalam perhelatan pilpres.

“Sebab, jika sampai fatwa dikeluarkan (mendukung salah satu paslon, red), dikhawatirkan Muhammadiyah akan terseret ke dalam pusaran politik praktis yang kontraproduktif bagi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah,” ujarnya.

Baca juga: Soal Kejanggalan Tanggal Surat Pemanggilan Amien Rais, Begini Penjelasan Polri

Menurut Najih, bila dukung-mendukung dilakukan maka tak akan ada bedanya antara Muhammadiyah dengan tim sukses ataupun parpol pendukung calon presiden.

Najih menegaskan, bahwa DPP IMM mendukung penuh sikap Ketum PP Muhammadiyah yang menjaga netralitas Muhammadiyah dan tetap berada di tengah sebagai ummatan wasathon (tengahan), yaitu dengan tidak memberi dukungan kepada salah satu capres.

“Sekali lagi Muhammadiyah adalah rumah bersama bagi seluruh elemen bangsa itu. Oleh Karena itu, DPP IMM mendukung sikap ayahanda Haedar. Siapa pun yang akan terpilih menjadi Presiden, kami yakin Muhammadiyah tetap akan menjadi mitra kritis pemerintah,” pungkasnya. (ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo dan Ratu Adil

Orang-orang besar selalu hidup dengan gagasan besar. Dalam melihat kebesaran Prabowo, tentu saja kita bisa mengamati beberapa pikiran, sikap dan langkahnya beberapa waktu terakhir ini. Diantaranya adalah pertama, Anti Impor.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.
close