Soal Kejanggalan Tanggal Surat Pemanggilan Amien Rais, Begini Penjelasan Polri

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto memberi penjelasan terkait dengan kejanggalan tanggal surat pemanggilan Amien Rais sebagai saksi untuk kasus dugaan berita bohong atau hoaks dengan tersangka Ratna Sarumpaet.

Setyo menjelaskan, pada tanggal 2 Oktober yang dipermasalahkan Amien Rais tersebut, sudah banyak yang melaporkan Ratna Sarumpaet ke polisi. Dan kepolisian menerima informasi bahwa Amien Rais sempat menemui Ratna Sarumpaet di kediamannya terkait penganiayaan yang dialami Ratna.

“Makanya mau diklarifiasi. (Pemanggilan) tanggal 2 itu untuk tanggal 5,” jelas Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (10/10).

Sayangnya, lanjut Setyo, pada tanggal 5 Oktober sesuai yang telah dijadwalkan, Amien Rais tidak datang memenuhi panggilan polisi.

“Lalu dibuatkan panggilan kedua tanggal 8 Oktober, agar pak Amien bersedia diperiksa pada tanggal 10 Oktober,” jelasnya.

Baca juga: Amien Rais Ungkap Kejanggalan Pemanggilannya Sebagai Saksi Kasus Ratna Sarumpaet

Dijelaskan Setyo, bahwa pemeriksaan yang dilakukan polisi situasional melihat keadaan. Namun wajarnya yang diperiksa terlebih dahulu adalah pelapor, saksi, baru terlapor atau tersangka terakhir.

“Polri menyatakan terima kasih Pak Amien berkenan hadir memberikan klarifikasi,” tutup Setyo.

Diberitakan sebelumnya, Amien Rais mengungkapkan kejanggalannya atas surat panggilan pemeriksaan polisi yang dikirimkan kepadanya.

“Ini surat panggilan untuk saya tertanggal 2 Oktober padahal Ratna Sarumpaet baru ditangkap tanggal 4 Oktober, ini sangat janggal bagi saya,” ungkap Amien di Mapolda Metro Jaya, sebelum pemeriksaan, Rabu (10/10)

Pada 2 Oktober itu, Amien menuturkan Ratna Sarumpaet belum memberikan keterangan apapun kepada polisi namun surat panggilan untuk Amien sudah jadi. (ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.