Tak Ada Unsur Pidana, Polda Metro Jaya Lepas Empat Mahasiswa

JAKARTA – Empat mahasiswa yang sempat diamankan saat berunjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (14/2) kemarin, akhirnya dilepaskan oleh Polda Metro Jaya, Rabu (15/2). Sebelumnya mereka menggelar aksi demo menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.

“Kami tidak melakukan penangkapan, kemarin ada kegiatan unjuk rasa di Patung Kuda, karena tidak ada pemberitahuan sesuai ketentuan undang-undang kami bubarkan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, di Jakarta, Rabu (15/2). Argo menegaskan, polisi tidak memproses hukum terhadap empat mahasiswa tersebut karena tidak terdapat unsur pidana.

Selasa (14/2) kemarin, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Wilayah Jabodetabek-Banten menggelar aksi di dekat Istana. Mereka menuntut pertanggungjawaban atas tindakan inkonstitusional oleh Presiden Joko Widodo yang mengangkat kembali Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama  alias Ahok.

Massa aksi berkumpul di dekat Menara Ragam, depan Istana. Setidaknya ada  kurang lebih 100 orang yang berdemo.Para mahasiswa ini berasal dari  PNJ, UNJ, STEI SEBI, IPB dan lain-lain.

Ketika sedang melakukan briefing,  Kapolres Jakarta Pusat Kombes Dwiyono datang menghampiri mahasiswa yang berdemo. Dia menyuruh massa untuk mundur ke patung kuda. Mahasiswa pun menolak, karena aksi belum dimulai dan tidak ada yang dilanggar pada aksi hari ini.

Namun kegiatan mahasiswa itu tidak menyampaikan pemberitahuan dan mengganggu ketertiban umum sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 maka petugas berwenang membubarkan unjuk rasa.

Argo mengungkapkan, empat mahasiswa itu enggan membubarkan diri saat petugas kepolisian mengimbau untuk meninggalkan lokasi unjuk rasa. Selanjutnya petugas kepolisian mengamankan keempat mahasiswa tersebut namun kemudian dilepas kembali usai menjalani pemeriksaan.

EDITOR: Rizky

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

Politisi Kampungan

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.