Pemberian Gelar Pahlawan Asal NTB dan Manuver Politik Jokowi

Oleh: Arif Kusuma Fadholy

SERUJI.CO.ID – Tahun 2017 ini ada empat orang yang diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satunya yakni Almarhum Maulana Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid asal Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pemberian gelar tersebut sangat istimewa bagi masyarakat NTB, karena sebelumnya belum ada pahlawan nasional yang tercatat dari daerah tersebut.

Masyarakat dan para pejabat asal NTB sudah lama berjuang agar ada pahlawan nasional dari NTB. Akhirnya, pada pemerintah Jokowi cita-cita masyarakat NTB itu bisa terwujud.


Maulana Syeikh merupakan kakek dari Gubernur NTB saat ini, yakni TGB KH Muhammad Zainul Majdi. TGB sudah dua kali terpilih menjadi gubernur yang saat ini tercatat sebagai kader Partai Demokrat.

BACA JUGA:  World Cup, Piala Dunia Sepak Bola Yang Menyihir Kita

Uniknya, gelar pahlawan nasional kepada Maulana Syeikh ini tidak diberikan saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai presiden selama 10 tahun, namun malah saat Jokowi yang menjadi presiden.

Padahal, perolehan suara Jokowi-JK di NTB pada Pilpers 2014 lalu kalah telak dengan perolehan suara Prabowo-Hatta. Jokowi-JK hanya dapat 27,54 persen atau 701.238 suara sedangkan Prabowo-Hatta mendapatkan 72,45 persen atau 1.844.178.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Inilah Tanda-Tanda Harus Segera Panggil Ambulans Saat Dada Terasa Nyeri

Sekitar 75 % kematian akibat serangan jantung terjadi pada jam pertama serangan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

Dari Plot Pembunuhan Menuju Monarkhi Konstitusional di Arab Saudia

Aneka media luar dan dalam negeri dengan telanjang menggambarkannya. Tim 15 orang memutilasi, memotong korban ketika korban masih hidup. Suara melengking korban kesakitan yang luar biasa terdengar dan terekam.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi