Survei Voxpol: Dari 16 Partai, Hanya 9 Partai Ini Yang Berpotensi Lolos PT 4 Persen

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Lembaga survei Voxpol Center Research and Consulting kembali merilis hasil survei tingkat keterpilihan atau elektabilitas partai politik yang berlaga di Pemilu 2019.

Lewat hasil survei yang melibatkan 1220 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling ini, diketahui hanya 9 partai yang berpotensi lolos ke Parlemen.

“Dari 16 partai politik yang disurvei, hanya 9 (sembilan) partai politik yang berpotensi lolos dan sukses melampaui ambang batas parlemen (Parliementary Threshold-PT) 4  persen,” ungkap Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago dalam keterangan tertulis yang diterima SERUJI di Jakarta, Senin (11/3).

Pangi menjelaskan PDI Perjuangan merupakan partai yang memperoleh elektabilitas tertinggi yaitu 26,5 persen, disusul Partai Gerindra di posisi kedua dengan tingkat elektabilitas sebesar 14,2 persen.

“Lalu Partai Golkar di posisi ketiga dengan elektabilitas sebesar 10,6 persen,” jelasnya.

Selain PDIP, Gerindra dan Golkar, jelas Pangi, enam partai lainnya adalah PKB dengan elektabilitas sebesar 8,4 persen menduduki tempat keempat, Partai Demokrat di peringkat kelima dengan tingkat elektabilitas 6,7 persen, Partai Nasdem di tempat ke enam dengan tingkat elektabilitas sebesar 5,5 persen.

“Di posisi ketujuh adalah PKS dengan elektabilitas sebesar 4,9 persen, PAN dengan elektabilitas sebesar 4,5 persen, dan PPP partai yang terakhir kemungkinan lolos PT 4 persen yang berada pada posisi ke sembilan dengan tingkat elektabilitas sebesar 4,1 persen,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Selesai ?

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Isu Kuatkan Ekonomi Umat pun Disuarakan oleh TGB Zainul Majdi

Bagi dunia politik, apa beda politisi dengan pemimpin? Orientasi politisi adalah jabatan. Mereka hanya tamu di dunia politik karena datang dan pergi sesuai dengan menang atau kalah dalam pemilihan umum.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Dokter Bedah Yang Ditahan Kejari Pekanbaru Ini, Gemar Ongkosi Pasien Kurang Mampu

Tak hanya memberi pengobatan gratis, ternyata selama ini drg Masrial juga banyak membantu pasien kurang mampu. Apa saja bentuk bantuan itu?

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.