Inpres Pemberantasan Korupsi Tak Berfungsi?

Oleh Gunarwanto, Chartered Accountant, analis kebijakan publik

SERUJI.CO.ID – Tantangan melawan korupsi makin berat. Penyakit kronis bangsa ini makin berbahaya karena menjalar ke mana-mana dan kepada siapa saja. Saat ini, tidak ada hari tanpa korupsi. Hampir semua kalangan sudah terjerat korupsi, baik di  kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, swasta dan BUMN.

Di kalangan wakil rakyat, baik anggota DPR dan DPRD sudah banyak yang menghuni hotel prodeo. Bahkan korupsi sudah menjerat para penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim. Lebih parah lagi, para pejabat tinggi negara yang harusnya ikut berperan dalam melawan korupsi malah berbuat korupsi. Terakhir, kasus mega korupsi yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dan banyak pejabat penting lainnya menjadi bukti betapa korupsi bisa berjangkit kepada siapa saja dan sangat sulit diberantas.

Penanggulangan korupsi menjadi prioritas setiap pemerintahan, termasuk era Presiden Joko Widodo. Namun, upaya tersebut seolah-olah mandek dengan banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK belakangan ini. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK melakukan OTT kepada beberapa pejabat, baik di pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah sendiri seperti tidak fokus dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah lebih gencar membuat berbagai kebijakan ekonomi yang memberikan kemudahan kepada para pebisnis. Kebijakan ini baik, namun akan rentan terhadap perilaku korupsi jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang akan mengawasi dan menjamin penegakan integritas di kalangan pebisnis.

Data KPK mengungkap pelaku korupsi yang terbanyak  adalah para pengusaha. Mereka umumnya menyuap pejabat untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas lain dalam bisnisnya. Mereka tidak hanya menyuap para pejabat pemerintah, namun juga anggota DPR untuk mempengaruhi proses penganggaran proyek-proyek pemerintah. Faktanya, sudah banyak terungkap kolusi antara DPR/DPRD dan pengusaha dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut. Oleh karena itu, berbagai kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah kepada pengusaha harus diimbangi dengan kebijakan pakta integritasnya.

Memang, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dilanjutkan dengan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 pada November 2016 tentang  Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Bisa jadi, saat ini sedang disiapkan Inpres yang sama untuk tahun 2018. Inpres tersebut  menginstruksikan kepada para pejabat terkait untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Mereka adalah para Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara, para Gubernur, dan  Bupati/Walikota. Presiden juga menugaskan Bappenas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan aksi secara berkala. Selain itu, melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan aksi, serta menyampaikan laporan pelaksanaan aksi secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Demikian Mudah Dikenali Sebagai Hoaks, Info 7 Kontainer Surat Suara Masih Telan “Korban”

Yang membuat saya heran, kenapa para politisi, terutama yang menyebarkan info hoaks ini di akun media sosial (walau dalam bentuk tanya sekalipun) tidak mengenali bahwa info ini adalah hoaks?

Wanita Muda Kaki Sering Kesemutan dan Perut Bagian Bawah Sakit, Gejala Apa?

Dokter, sudah 4 hari ini kaki saya terasa kebas dan gampang kesemutan. Juga perut saya bagian bawah terasa sakit. Kira-kira sakit apa ya dok?

Blunder

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.