Inpres Pemberantasan Korupsi Tak Berfungsi?

Oleh Gunarwanto, Chartered Accountant, analis kebijakan publik


SERUJI.CO.ID – Tantangan melawan korupsi makin berat. Penyakit kronis bangsa ini makin berbahaya karena menjalar ke mana-mana dan kepada siapa saja. Saat ini, tidak ada hari tanpa korupsi. Hampir semua kalangan sudah terjerat korupsi, baik di  kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, swasta dan BUMN.

Di kalangan wakil rakyat, baik anggota DPR dan DPRD sudah banyak yang menghuni hotel prodeo. Bahkan korupsi sudah menjerat para penegak hukum seperti jaksa, polisi, dan hakim. Lebih parah lagi, para pejabat tinggi negara yang harusnya ikut berperan dalam melawan korupsi malah berbuat korupsi. Terakhir, kasus mega korupsi yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto dan banyak pejabat penting lainnya menjadi bukti betapa korupsi bisa berjangkit kepada siapa saja dan sangat sulit diberantas.

Penanggulangan korupsi menjadi prioritas setiap pemerintahan, termasuk era Presiden Joko Widodo. Namun, upaya tersebut seolah-olah mandek dengan banyaknya pejabat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK belakangan ini. Dalam beberapa bulan terakhir, KPK melakukan OTT kepada beberapa pejabat, baik di pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah sendiri seperti tidak fokus dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah lebih gencar membuat berbagai kebijakan ekonomi yang memberikan kemudahan kepada para pebisnis. Kebijakan ini baik, namun akan rentan terhadap perilaku korupsi jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang akan mengawasi dan menjamin penegakan integritas di kalangan pebisnis.

Data KPK mengungkap pelaku korupsi yang terbanyak  adalah para pengusaha. Mereka umumnya menyuap pejabat untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas lain dalam bisnisnya. Mereka tidak hanya menyuap para pejabat pemerintah, namun juga anggota DPR untuk mempengaruhi proses penganggaran proyek-proyek pemerintah. Faktanya, sudah banyak terungkap kolusi antara DPR/DPRD dan pengusaha dalam pengerjaan proyek-proyek tersebut. Oleh karena itu, berbagai kebijakan ekonomi yang diberikan pemerintah kepada pengusaha harus diimbangi dengan kebijakan pakta integritasnya.

Memang, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, dilanjutkan dengan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 pada November 2016 tentang  Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017. Bisa jadi, saat ini sedang disiapkan Inpres yang sama untuk tahun 2018. Inpres tersebut  menginstruksikan kepada para pejabat terkait untuk melakukan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Mereka adalah para Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara, para Gubernur, dan  Bupati/Walikota. Presiden juga menugaskan Bappenas untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan aksi secara berkala. Selain itu, melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan aksi, serta menyampaikan laporan pelaksanaan aksi secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo dan Ratu Adil

Orang-orang besar selalu hidup dengan gagasan besar. Dalam melihat kebesaran Prabowo, tentu saja kita bisa mengamati beberapa pikiran, sikap dan langkahnya beberapa waktu terakhir ini. Diantaranya adalah pertama, Anti Impor.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close