NKRI Adil dan Beradab

Oleh: Adian Husaini, pendiri Pesantren at-Taqwa, Cilodong, Depok, Jawa Barat, dan Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas Ibn Khaldun, Bogor.
Merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi

SERUJI.CO.ID – Meskipun menolak gagasan NKRI Bersyariah dari Habib Riziq Shihab, Denny JA – melalui artikel singkatnya berjudul “NKRI Bersyariah ATAU Ruang Publik Yang Manusiawi?” – memberikan kritik yang konstruktif. Sayangnya, judul tulisan Denny JA yang beredar meluas di media sosial itu masih bernada dikotomis. Padahal, tidak sepatutnya demikian.

Hanya saja, tantangan yang diberikan Denny JA untuk memperjelas gagasan “NKRI Bersyariah” patut diapresiasi. ​Sebab, memang, aspirasi pelaksanaan syariah Islam di Indonesia bukan hal baru.

Sejumlah pendiri bangsa sudah menyuarakan hal ini jauh sebelum kemerdekaan RI. KH Hasyim Asy’ari, misalnya, menulis dalam kitabnya, Adabul Alim wal-Muta’allim, bahwa: “Tauhid mewajibkan iman. Siapa yang tiada beriman, maka tiada bertauhidlah dia. Iman mewajibkan syariat.

Siapa yang tidak bersyariat, maka tiada berimanlah dia. Dan syariat mewajibkan adab. Maka, siapa yang tiada beradab, tiadalah ia bersyariat, tiadalah ia beriman, dan tiadalah ia bertauhid.”​


Dalam sidang BPUPK, tahun 1945, Ketua Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, menepis suara-suara yang meragukan syariat Islam. Menurut Ki Bagus, syariat Islam tak berjalan di Indonesia adalah karena “tipu-muslihat curang yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda yang menjajah negeri kita ini, yang memang senantiasa berusaha hendak melenyapkan agama Islam dari jajahannya.” (Lihat, Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3ES, 1987).

Dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-11 di Banjarmasin, 19 Rabiulawwal 1355 H/9 Juni 1936, muncul pertanyaan kepada para ulama: “Apakah Negara Kita Indonesia Negara Islam?” Dijawab: “Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan “negara Islam” karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam.

Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya.” (Lihat buku Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M), terbitan Lajnah Ta’lif wan-Nasyr (LTN NU) Jawa Timur dan Khalista Surabaya (2007).

Dan patut dicatat, Pancasila yang resmi berlaku saat ini adalah rumusan Pancasila hasil sidang PPKI 18 Agustus 1945 yang kemudian diperkuat dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam sejarah Indonesia, ada lima jenis rumusan Pancasila yang pernah diterapkan secara resmi.

Pertama, rumusan Piagam Jakarta (yang sila pertama berbunyi: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya).

Kedua, rumusan pembukaan UUD 1945 (yang sila pertama berbunyi: Ketuhanan Yang Maha Esa).

Ketiga, rumusan versi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Perikemanusiaan, (3) Kebangsaan, (4) Kerakyatan dan (5) Keadilan Sosial. Rumusan ini berlaku 27 Desember 1949.

Keempat, rumusan UUDS 1950 yang isinya sama dengan rumusan UUD RIS. Dan kelima, rumusan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang isinya sama dengan rumusan 18 Agustus 1945, tetapi ada penegasan bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”

​Prof. Muhammad Yamin, seorang perumus Lima Asas Negara di samping Soekarno yang juga penandatangan Piagam Jakarta, dalam bukunya, Pembahasan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, membuat pernyataan. Ujarnya, “Ajaran filsafat Pancasila seperti berturut-turut diuraikan dalam kata pembuka Konstitusi Republik Indonesia 1945, dalam Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Konstitusi Republik Indonesia 1950 adalah seluruhnya berasal dari Piagam Jakarta bertanggal 22 Juni 1945.”

Ujarnya lagi, “Piagam itu ditandatangani oleh sembilan orang Indonesia terkemuka, sebagai suatu pembangunan tinjauan hidup bangsa Indonesia bagaimana Negara Republik Indonesia harus dibentuk atas panduan ajaran itu.”

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Tetap Bolehkan Berswafoto, Begini Klarifikasi Garuda Soal Edaran Larangan Berfoto di Pesawat

Dalam klarifikasi tersebut juga disampaikan bahwa penumpang tetap dapat melakukan pengambilan gambar untuk kepentingan pribadi. "Misalnya melakukan swaphoto selama tidak mengganggu kenyamanan atau merugikan penumpang lain," jelas Rosan.

Klarifikasi Larangan Berfoto Dalam Pesawat, Garuda: Itu Edaran Internal Belum Final

Perusahaan penerbangan nasional, Garuda Indonesia mengklarifikasi beredarnya surat larangan mengambil foto di dalam kabin pesawat selama penerbangan di seluruh pesawat Garuda, yang suratnya sempat viral di media sosial.

Inilah Sebab Prabowo Digugat Mulan Jameela dan Belasan Kader Gerindra

Baru saja kalah dalam gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dan ditolak permohonannya dalam penetapan hasil Pilpres di Mahkamah Agung (MA), kali ini Calon Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus menghadapi gugatan dari belasan calon anggota legislatif (Caleg) yang juga kader Partainya sendiri.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

Tenggat Waktu Habis, Satgas Bentukan Kapolri Gagal Ungkap Kasus Novel Baswedan

Satuan Tugas (Satgas) untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dibentuk Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, dinilai gagal menjalankan tugasnya hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 6 bulan setelah dilantik.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.