Survei RTK: Elektabilitas PDIP Mengalami Tren Penurunan Jelang Hari Pencoblosan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengalami penurunan menjelang hari pencoblosan pemilu 2019 yang jatuh pada 17 April 2019 mendatang.

Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Roda Tiga Konsultan (RTK) pada 28 Januari sampai dengan 15 Februari 2019.

“Tren PDIP terlihat turun dibanding survei RTK pada bulan Agustus 2018, dari 26 persen menjadi 22,1 persen,” kata Direktur Eksekutif RTK, M Kahfi Siregar dalam keterangan tertulis rilis survei yang diterima SERUJI, di Jakarta, Sabtu (2/3).

Dalam rilis survei yang berjudul ‘Perolehan Suara Parpol dan Efek Ekor Jas’ tersebut, RTK juga menunjukkan kenaikan elektabilitas Partai Golkar dan PKB.

“Golkar naik dari 9,3% menjadi 11,2%. PKB juga dari 6,5% menjadi 8%. Sementara Gerindra dan Demokrat belum beranjak,” jelas Kahfi.

Elektabilitas PDIP Naik Tajam Dibanding Hasil Pemilu 2019

PDI Perjuangan (foto: pdiperjuangan.id)

Walau mengalami penurunan, ungkap Kahfi, jika dibanding perolehan suara pada Pemilu 2014, elektabilitas PDI Perjuangan terlihat naik cukup tinggi, demikian juga dengan partai besutan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.

“Kenaikan perolehan suara PDIP dan Gerindra paling signifikan dibanding pemilu 2014. Pada 2014, PDIP memperoleh 18,9 persen suara, sedangkan Gerindra mendapat 11,8 persen,” ungkapnya.

Hal itu, imbuh Kahfi, disebabkan efek ekor jas atau coattail effect dari Pilpres 2019 yang hanya dinikmati partai asal pengusung.

“Efek ekor jas benar-benar hanya menguntungkan bagi dua partai itu, yang menjadi partai pengusung utama untuk capres 01 Jokowi dan capres 02 Prabowo Subianto,” pungkas Kahfi.

Survei yang dilakukan RTK menggunakan sebanyak 1.610 responden dengan pengambilan data menggunakan metodologi stratified sampling, dan tingkat kepercayaan atau margin of error sebesar 2,5 persen.

Editor:Hrn

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

KAHMI untuk NKRI

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Ghazwul Fikri dan Media

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.