Program USAID Belum Meningkatan Mencetak Guru Berkualitas

Dahulu saat zaman penjajahan, rakyat Indonesia tidak memiliki akses pendidikan yang luas. Oleh penjajah, hanya warga Indonesia tertentu saja yang dibolehkan mengenyam pendidikan. Setelah penjajah pergi dari bumi pertiwi, kita seperti manusia yang baru lahir, menata kehidupan dari nol. Bidang apa yang harus dipentingkan? Pastinya semua penting, termasuk pendidikan.

Di era Pemerintahan Soeharto, sangat banyak dibangun sekolah-sekolah yang kita kenal dengan Sekolah Inpres untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Tujuan utamanya tentu selain ingin mencerdaskan bangsa, juga mengentaskan rakyat yang masih buta aksara dan Calistung (baca, tulis dan hitung). Ditambah program wajib belajar sembilan tahun.

Keseriusan pemerintah untuk mencetak guru sebagai pendidik peserta didik di sekolah-sekolah dengan dibentuknya Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di berbagai daerah. SPG ini pendidikan formal setara SMA/SMK yang lulusannya khusus siap terjun sebagai guru kelak. Juga ada PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) dengan jenjang Diploma II (D2).

Tahun 1990an SPG dibubarkan, menyusul juga PGSD D2 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditambah lagi dengan landasan operasionalnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 tentang guru dan Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru. Dimana kini untuk menjadi seorang guru SD harus sarjana (S1) dan bahkan guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) juga haruslah sarjana. Disusul dikeluarkannya pembuatan PPG (Program Profesi Guru) yang menggantikan Akta IV. Segala macam produk peraturan terus dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru.


Kemudian ada program USAID Prioritas yang juga salah satu program pemerintah di bawah Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas guru.

Lumayan anggaran yang digelontorkan pemerintah. Untuk di Kota Cilegon, Banten saja pada tahun 2016 mendapatkan anggaran Rp.374.587.500 yang merupakan anggaran terbesar ketiga di Provinsi Banten.

Program USAID di Banten diadakan 1 Mei 2012 hingga 30 April 2017 atau sebentar lagi berakhir. Lalu bagaimana hasilnya program ini terutama di Banten? Sudah ada peningkatan drastis kah kualitas pendidik kita? Sudah bisa kah kita memetik hasilnya untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia adik-adik kita kelak?

Ternyata ada beberapa masalah di lapangan. Pertama, beberapa guru yang saya tanya, mengeluhkan waktu pelatihan atau penataran yang bergiliran dengan guru lainnya karena diadakan pada jam KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) supaya kegiatan KBM tidak terganggu. Dengan bergiliran tersebut guru menjadi kurang fokus dalam menerima pelatihan peningkatan kualitas guru.

Kedua, masalah guru-guru yang diikutkan program USAID Prioritas itu-itu saja. Entah, Saya tidak tahu kebijakan pemilihan peserta (guru) apakah ditentukan oleh USAID atau sekolah yang bersangkutan. Tentu ini tidak adil dan Saya melihat sendiri kebanyakan beliau-beliau yang diikutkan program ini terlihat usia menjelang pensiun.

BACA JUGA:  Debat Calon Presiden: Pentingkah?

Lalu ketika program USAID ini berakhir, hanya beberapa tahun saja adik-adik kita bisa menikmati hasil guru-guru berkualitas tersebut. Para guru senior tersebut pun belum seluruhnya menularkan ilmunya tersebut ke guru-guru junior atau muda di sekolahnya. Harusnya pihak USAID harus lebih ketat mengatur dan memvalidasi guru-guru yang sudah pernah diikutkan di sesi atau tahun sebelumnya, tidak bisa mengikuti lagi di sesi berikutnya dan memberikan kesempatan kepada guru-guru lainnya.

Ketiga, terbatasnya wilayah per Kabupaten/Kota yang diikutsertakan dalam program USAID ini. Di Kota Cilegon, Banten saja, USAID Prioritas hanya menyasar di dua kecamatan, yaitu Cilegon dan Citangkil, dari delapan kecamatan yang ada di Kota Cilegon. Lalu bagaimana dengan kecamatan lain, apakah diikutsertakan di periode berikutnya? Saya belum tahu. Yang pasti para guru di Indonesia harus ekstra bersabar untuk mengikuti program Kemendikbud ini. Misalnya Kota Cilegon mendapatkan jatah dua kecamatan per periode (lima tahun), berarti dibutuhkan 20 tahun program ini menyasar seluruh guru di Kota Cilegon. Waktu yang sangat lama.

Guru-guru yang dan daerahnya yang belum memiliki kesempatan mengikuti program USAID Prioritas juga jangan kecewa. USAID Prioritas bukanlah satu-satunya program untuk meningkatkan kualitas guru, berbagai daerah di Indonesia juga sekarang berlomba-lomba meningkatkan anggaran pendidikannya termasuk meningkatkan kualitas guru-guru di daerahnya. Namun itu khusus untuk daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD yang besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung. Lalu bagaimana di daerah luar Pulau Jawa sana dengan APBD terbatas? Ini masalah lagi yang harus dipecahkan bersama Pemerintah Pusat dan daerah.

Akumulasi tiga permasalahan tersebut membuat saya sanksi program USAID Prioritas di negara ini memetik hasil manisnya. Ditambah seringnya berubah-ubah kurikulum yang sangat membuat guru kerepotan karena harus membiasakan kembali sistem baru yang ada. Contohnya Kurikulum 2013. Penamaan kurikulum terbaru ini sering diakronimkan menjadi Kurtilas yang diplesetkan oleh guru-guru di daerah menjadi Kurikulum Tidak Jelas. Ada benarnya, karena Saya melihat para guru-guru yang sebentar lagi menikmati masa pensiunnya ditambah guru-guru tersebut gaptek (gagap teknologi), dipaksa berlatih keras untuk meningkatkan kualitas profesinya di mata pemerintah. Belum lagi ketidakjelasan penerapan yang tidak serentak dalam satu Kabupaten/Kota

BACA JUGA:  Negeri Bohong

Saya pun masih menemukan kabar guru-guru di daerah saya yang masih suka terlambat hadir di sekolah dengan berbagai alasan seperti macet dan harus mengurus keluarganya terlebih dahulu. Kualitas kedisiplinan guru hadir di sekolah untuk mengajar peserta didiknya tepat waktu pun belum bisa dilakukan, apalagi untuk meningkatkan kualitas peserta didiknya yang akan mencetak SDM Indonesia kelak. Semoga kualitas pendidik kita cepat membaik.

 

 

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Inilah Biangnya Penyakit: Tekanan Darah Tinggi !

Hipertensi tidak mempunyai gejala yang khas, sehingga kita tidak sadar ada sesuatu yang salah atau berbahaya yang sedang mengancam penderitanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi