Survei LSI Denny JA: Mayoritas Publik Nilai Jokowi-KH Ma’ruf Menang Telak di Pilpres 2019

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Hasil survei lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan mayoritas publik menilai capres-cawapres Jokowi-KH Ma’ruf Amin sebagai pasangan yang paling berpotensi menang telak dalam Pilpres 2019.

“Sebanyak 58,6 persen responden menyatakan Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan menang telak diatas 10 persen. Sedangkan 25,7 persen menyatakan Prabowo-Sandiaga Uno yang akan menang telak,” kata peneliti LSI Denny JA, Rully Akbar dalam pemaparan hasil survei di Jakarta, Kamis (4/10).

Rully mengatakan survei menunjukkan bahwa publik merindukan lahirnya Presiden yang kuat dalam artinan dipilih oleh sedikitnya 60 persen suara nasional.

BACA JUGA:  KPK Apresiasi Polisi Rilis Sketsa Penyerang Novel

Alasan publik menginginkan Presiden yang kuat, antara lain agar situasi Indonesia stabil dalam menumbuhkan ekonomi/kesejahteraan rakyat, tidak diperalat sekelompok kepentingan, agar tidak terlalu banyak negosiasi yang tak perlu untuk mengambil keputusan serta agar kokoh melindungi keberagaman Indonesia.


LSI pun kemudian mencoba merekam penilaian para ahli terkait ukuran Presiden yang kuat. Menurut para ahli, capres-cawapres yang memperoleh kemenangan di atas 55 persen sudah memadai untuk membangun kepemimpinan pemerintahan yang kuat. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

15 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi