Rocky Gerung: Masih Ada Kartu Pradungu di Kantong Jokowi, Tak Dibagikan, Dipakai Sendiri

SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Pemerhati sosial dan politik, Rocky Gerung melontarkan kritik keras dengan berbagai program-program kartu yang dikeluarkan Presiden Jokowi, terakhir Kartu Prakerja.

Rocky menilai, dalam rangka pencitraan, Jokowi telah melakukan banyak hal yang ia nilai absurd, seperti mengeluarkan program ‘kartu-kartu’ tersebut.

“Semua kartu sakti sudah dikeluarkan (untuk pencitraan), dan terakhir kartu cadangan ‘Kartu Prakerja’,” kata Rocky dalam acara seminar ‘Parpol: Diantara Pileg dan Pilpres’, di Hotel Grand Arkenso Semarang, Rabu (13/3).

Menurut pria yang juga dikenal sebagai filsuf ini, Kartu Prakerja adalah kartu Jokowi yang paling absurd, karena banyaknya anggaran yang harus disiapkan untuk ratusan juta pengangguran.


“Tidak masuk akal, karena kalau diiyakan, berapa ratus juta yang akan dibiayai negara? Ratusan juta penganggur akan dibiayai oleh negara,” ujarnya.

Menurut Rocky, ide Jokowi dengan Kartu Prakerja-nya tersebut, tidak akan mampu mendongkrak elektabilitas Jokowi dalam Pilpres 2019. Sebab, jelasnya, ide tersebut terlalu ‘ajaib’ dan masyarakat sudah paham bahwa ide tersebut hanya untuk pencitraan semata.

“Saya kira masih ada satu kartu di kantong beliau, kartu pra dungu. Dan jangan berharap kartu itu akan dibagikan, karena dia akan pakai sendiri kartunya itu,” tukasnya

Kartu Prakerja adalah program kartu yang digagas Jokowi yang akan diberikan pada para lulusan SLTA, D3, maupun Sarjana yang belum mendapatkan pekerjaan selepas lulus. Pemegang kartu tersebut akan diberikan pelatihan dan tunjangan dalam kurun waktu tertentu. Besarnya tunjangan dan sumber pendanaan program tersebut, belum dijelaskan Jokowi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi