Meminta Maaf Kepada Generasi Yang Hilang

Catatan Perjalanan Denny JA

SERUJI.CO.ID – Tanggal 13 Febuari 2008 berlangsung peristiwa penting, di Australia. Melalui pidato Perdana Menteri Kevin Michael Rudd, di hadapan sidang Parlemen, pemerintah Australia secara secara resmi meminta maaf.

Ujar Kevin, kami meminta maaf kepada Generasi yang Hilang. Ialah sesama warga Australia dari suku Aborigin.

“Kepada anak-anak aborigin yang dipisahkan paksa dari orang tuanya, kami meminta maaf. Kepada orang tua, kakak dan adik, serta keluarga dari generasi yang hilang, kami meminta maaf. Kepada yang terkena pahit dan getir kebijakan pemerintah Australia yang salah, kami meminta maaf.”

Sekitar 60 tahun kebijakan “Half Caste” itu diterapkan, sejak tahun 1905 hingga 1967. Di era itu, anak dari kawin campur antara kulit putih dan suku aborigin dianggap ancaman bagi kemurnian peradaban kulit putih. Anak itu disebut Half Caste,” blasteran, campuran.

Mereka tak boleh berkembang biak menjadi sebuah suku tersendiri. Keberadaan mereka akan mengaburkan identitas kulit putih. Anak blasteran itu memang berasal dari darah kulit putih. Namun ada darah aborigin juga, yang dianggap mengotorinya.

Bagaimana mencegahnya? Anak- anak blasteran itu sedini mungkin, harus dipisahkan dari orang tuanya. Umumnya mereka hidup dengan ibu atau keluarga Aborigin.

Tak apa anak- anak itu dibawa paksa. Hukum membolehkan petugas menggunakan kekerasan jika diperlukan.

Lalu mereka dikarantina. Anak- anak blasteran itu perlu dididik untuk menjadi murni kulit putih kembali. Mereka harus dilatih kembali dalam agama, gaya hidup, dan keyakinan umumnya kulit putih.

Sepanjang 60 tahun itu, sekitar 100 ribu anak anak aborigin sejak usia 3 dan 4 tahun diambil paksa dari komunitas.

Kini seratus tahun setelah kebijakan itu diterapkan, pemerintah Australia menyadari. Betapa salahnya kebijakan itu. Secara resmi dan terbuka, pemerintah meminta maaf.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER