Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Johanes Tuba Helan mengatakan, sangat tidak etis jika partai politik pendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2019 yang lalu bergabung dalam pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Sangat tidak etis secara politik jika parpol yang mendukung Prabowo bergabung dalam koalisi mendukung pemerintahan Jokowi,” kata Tuba Helan sebagaimana dilansir¬† Antara, Senin (29/7).

Tuba Helan mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar pertemuan Jokowi-Prabowo yang dilanjutkan dengan pertemuan Megawati-Prabowo, dan kemungkinan adanya penambahan parpol baru dalam koalisi pendukung pemerintahan.

Menurut Helan, pada Pilpres 2019, mereka bertarung untuk memperebutkan kekuasaan (presiden) dan saat ini sudah ada pemenang yakni Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Sangat tidak etis secara politik. Kemarin mereka bertarung merebut kekuasaan (presiden) dan sudah ada pemenang, lalu yang kalah berkoalisi itu berlawanan dengan etika politik,” kata mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT-NTB itu.

Seharusnya, kata Tuba Helan pihak yang kalah dalam pertarungan pilpres sebelumnya tetap menjadi oposan untuk mengontrol yang menang.

Mekanisme kontrol ini sangat penting, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun ke depan, katanya.

Artinya, seharusnya yang sudah kalah, menerima saja kekalahan dan tetap sebagai oposan di luar pemerintahan, untuk mengawal jalannya pemerintahan,” tukasnya.

Editor:Hrn
Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER