SCROLL KE ATAS UNTUK BACA BERITA

MENU

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Johanes Tuba Helan mengatakan, sangat tidak etis jika partai politik pendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2019 yang lalu bergabung dalam pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Sangat tidak etis secara politik jika parpol yang mendukung Prabowo bergabung dalam koalisi mendukung pemerintahan Jokowi,” kata Tuba Helan sebagaimana dilansir  Antara, Senin (29/7).

Tuba Helan mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar pertemuan Jokowi-Prabowo yang dilanjutkan dengan pertemuan Megawati-Prabowo, dan kemungkinan adanya penambahan parpol baru dalam koalisi pendukung pemerintahan.

Menurut Helan, pada Pilpres 2019, mereka bertarung untuk memperebutkan kekuasaan (presiden) dan saat ini sudah ada pemenang yakni Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Sangat tidak etis secara politik. Kemarin mereka bertarung merebut kekuasaan (presiden) dan sudah ada pemenang, lalu yang kalah berkoalisi itu berlawanan dengan etika politik,” kata mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT-NTB itu.

Seharusnya, kata Tuba Helan pihak yang kalah dalam pertarungan pilpres sebelumnya tetap menjadi oposan untuk mengontrol yang menang.

Mekanisme kontrol ini sangat penting, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun ke depan, katanya.

Artinya, seharusnya yang sudah kalah, menerima saja kekalahan dan tetap sebagai oposan di luar pemerintahan, untuk mengawal jalannya pemerintahan,” tukasnya.

Ingin mengabarkan peristiwa atau menulis opini? Silahkan tulis di kanal WARGA SERUJI dengan klik link ini

Sumber:Ant
Editor:Hrn

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BERITA TERBARU

spot_img

TERPOPULER

close