Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr Johanes Tuba Helan mengatakan, sangat tidak etis jika partai politik pendukung Prabowo dalam pemilihan presiden 2019 yang lalu bergabung dalam pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Sangat tidak etis secara politik jika parpol yang mendukung Prabowo bergabung dalam koalisi mendukung pemerintahan Jokowi,” kata Tuba Helan sebagaimana dilansir  Antara, Senin (29/7).

Tuba Helan mengemukakan hal itu menjawab pertanyaan seputar pertemuan Jokowi-Prabowo yang dilanjutkan dengan pertemuan Megawati-Prabowo, dan kemungkinan adanya penambahan parpol baru dalam koalisi pendukung pemerintahan.

Menurut Helan, pada Pilpres 2019, mereka bertarung untuk memperebutkan kekuasaan (presiden) dan saat ini sudah ada pemenang yakni Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Sangat tidak etis secara politik. Kemarin mereka bertarung merebut kekuasaan (presiden) dan sudah ada pemenang, lalu yang kalah berkoalisi itu berlawanan dengan etika politik,” kata mantan Kepala Ombudsman Perwakilan NTT-NTB itu.

Seharusnya, kata Tuba Helan pihak yang kalah dalam pertarungan pilpres sebelumnya tetap menjadi oposan untuk mengontrol yang menang.

Mekanisme kontrol ini sangat penting, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun ke depan, katanya.

Artinya, seharusnya yang sudah kalah, menerima saja kekalahan dan tetap sebagai oposan di luar pemerintahan, untuk mengawal jalannya pemerintahan,” tukasnya.

Editor:Hrn
Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close