SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Ketua MPW Pemuda Pancasila (PP) Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti, menegaskan Pemuda Pancasila tidak akan menghalangi kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden yang akan diadakan di sepanjang Jalan Pahlawan, dekat Tugu Pahlawan, Surabaya, yang rencananya akan diadakan Ahad (26/8) lusa.

La Nyalla mengatakan semua aspirasi masyarakat jelang Pilpres 2019 konstitusional, dan dijamin oleh UUD 1945 dan Undang Undang yang ada.

“Jadi saya tegaskan bahwa deklarasi gerakan ganti presiden maupun Jokowi dua periode semuanya adalah sah. Silakan saja digelar. Tapi yang jelas harus konstruktif dan tidak menimbulkan kericuhan di masyarakat,” kata La Nyalla lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Jumat (24/8).

Baca juga: Setelah Pekanbaru, Pemuda Pancasila Surabaya Juga Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden

Menurut La Nyalla, demokrasi telah menyediakan ruang yang besar dan bebas bagi seluruh kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, demokrasi juga memberi batasan, yaitu penyampaian pendapat tidak boleh mengganggu ketertiban umum.

“Ingin ganti presiden, ingin Jokowi dua periode, bebas. Yang tidak boleh adalah ingin ganti presiden sambil bakar-bakar ban. Juga tidak boleh memperjuangkan Jokowi dua periode sambil coret-coret tembok jalanan dan menyalakan petasan. Itu contoh batasannya. Di luar itu, sepanjang damai dan tertib, bebas digelar,” jelasnya.

Terkait surat dari Pemuda Pancasila Kota Surabaya ke Polda Jatim yang meminta acara deklarasi gerakan #2019GantiPresiden di Surabaya tidak diizinan, La Nyalla menyatakan, PP Surabaya memang belum berkoordinasi dengan pengurus tingkat wilayah (MPW).

Hanya saja, kata pria yang juga Ketua Kadin Jatim ini, ia mendapat laporan bahwa surat tersebut muncul karena aspirasi sebagian masyarakat Surabaya yang tidak ingin ada perpecahan yang menjurus aksi destruktif di masyarakat. Ada pula aspirasi yang menyatakan akan lebih baik jika beragam deklarasi dan dukungan politik disampaikan ketika masa kampanye telah dimulai oleh KPU.

“Intinya, saya ingin sampaikan bahwa PP tidak punya kepentingan apa-apa dalam Pilpres. Kepentingan PP hanya masyarakat bisa tetap rukun, situasi aman dan damai. Jadi PP ini menjadi pengayom. Kita ingatkan ke pendukung gerakan ganti presiden untuk tetap tertib. Kita juga ingatkan pendukung Jokowi untuk taat hukum,” pungkasnya.

(ARif R/Hrn)