Setelah Pekanbaru, Pemuda Pancasila Surabaya Juga Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden

6
336
  • 91
    Shares
H Haries Purwoko, Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kota Surabaya. (foto:istimewa)

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Penolakan kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden juga terjadi di Kota Surabaya. Salah satu organisasi yang menolak adalah Pemuda Pancasila (PP) Kota Surabaya.

Pada Selasa (21/8) lalu, Pemuda Pancasila Provinsi Riau juga menolak dengan keras acara deklarasi #2019GantiPresiden yang rencananya akan diadakan pada Ahad, 26 Agustus mendatang.

Penolakan PP Kota Surabaya atas acara deklarasi yang akan diadakan di Tugu Pahlawan, Surabaya, pada Ahad (26/8) mendatang, dituangkan dalam surat yang ditujukan kepada Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin.

Baca juga: Tolak Deklarasi #2019GantiPresiden, Pemuda Pancasila Riau Ancam Segel Bandara

Dalam surat bernomor 021/PP-SBY/VIII/2018, Pemuda Pancasila menyebutkan adanya pesan berantai melalui WhatsApp (WA) tentang kegiatan Deklarasi #2019GantiPresiden.

Pemuda Pancasila Kota Surabaya menolak kegiatan tersebut, karena menginginkan Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya tetap dalam suasana kondusif.

Ketua Pemuda Pancasila Kota Surabaya H Haries Purwoko membenarkan adanya surat tertanggal 21 Agustus 2018 tersebut, yang ia tandatangani langsung.

“Kami benar-benar menolak aksi deklarasi ganti Presiden agar tidak menimbulkan kerawanan di Kota Surabaya. Apalagi suasana politik saat ini semakin memanas, jangan sampai Surabaya menjadi tidak kondusif,” kata Haries saat dikonfirmasi SERUJI, Kamis (23/8) malam.

Baca juga: Kecam Penghadangan Neno Warisman, Kuasa Hukum Minta Polisi Bertindak Tegas

Ditegaskan oleh Haries, Pemuda Pancasila sangat menolak kegiatan tersebut dan berharap pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan yang direncanakan dilakukan di Tugu Pahlawan, Surabaya.

“Deklarasi tersebut telah menodai sila ke-3 dari Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika. Makanya, sebelum terjadi kerusuhan yang tidak diinginkan, polisi tidak mengeluarkan izin (kegiatan) tersebut,” tegasnya.

Menurut Haries, selain berpotensi menimbulkan pertikaian di masyarakat dan situasi yang tidak kondusif bagi Jawa Timur, deklrasi #2019GantiPresiden juga dinilai sebagai bentuk kampanye terselubung.

“Ini bukan murni gerakan rakyat, tapi ini bagian dari kampanye terselubung,” tukasnya. (ARif R/Hrn)

 

6 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU