Sport, Politik dan 2019: Anies vs. Jokowi dalam Piala Presiden

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Direktur Sabang Merauke Circle


SERUJI.CO.ID – Maruarar Sirait, ketua Steering Committee Piala Presiden meminta agar masyarakat jangan mempolitisasi urusan bola dengan mempertentangkan hubungan Anies dan Jokowi atas insiden yang melebar ke publik.

Insiden tersebut sebagaimana menyebar ke publik, terjadi kala Gubernur DKI secara spontan akan turun ke podium bersama Jokowi dan jajaran pejabat negara (yang terlihat di video: Monkopohukam, Menpora, Menseskab) serta Maruarar, namun Anies dihadang pasukan paspampres tidak boleh ke podium.

Selain sebagai ketua Steering Committee Piala Presiden, Maruarar adalah juga tim sukses Jokowi 2019 (baca berita digital hari ini: “Maruarar Sirait tawarkan Fadli Zon menteri jika Jokowi kembali terpilih presiden 2019”).

Spontan bagi Gubernur Anies, adalah karena dia penguasa ibukota. Spontan, karena tim ibukota, Persija, yang menang dan akan mendapat piala, sehingga wajar dia ada di sana.

Spontan, karena Piala Presiden 2015, Jokowi didampingi Gubernur Jakarta kala itu, Ahok, ke podium dan didampingi juga oleh Gubernur Jabar dan Walikota Bandung, karena pemenang piala 2015 adalah Persib.

Dan spontan, tentunya karena Anies mengetahui benar bahwa olahraga adalah persahabatan bukan permusuhan.

Himbauan Maruarar Sirait tentu bak “mengantang asap”. Seluruh rakyat Indonesia kemudian pro-kontra atas apa yang terjadi. Sekjen Partai PDIP, yang 2014 mendukung Jokowi, membela Anies. Dia mengatakan spantasnya Anies ada dipodium. Fahri Hamzah, tokoh oposisi saat ini, yang juga menumbangkan Suharto ketika mahasiswa, juga membela posisi Anies.

Menurut Fahri, Gubernur adalah tuan rumah acara kemarin. Dan Jokowi, sebagai Presiden, hidupnya diatur protokol negara, ada UU yang mengatur siapa saja yang boleh dampingi presiden dalam sebuah acara.

Dalam tweet nya Fahri menegaskan, “Waktu cetak goal presiden Hepi sendiri gapapa…tapi kalau maju ke panggung bukan seenaknya kalian.” Bagi Fahri, penjelasan bahwa urusan piala presiden bukan urusan negara, sebagai alasan adalah alasan absurd.

(sebagai catatan bagi penulis, tweets Fahri ini juga adalah tweets pertama di mana Fahri membela Anies Baswedan)

Bey Mahmudin, protol Istana, mengatakan bahwa piala presiden adalah masalah privat.

Dalam pernyataan yang dikutip berbagai media, Bey menyatakan “Mengingat acara ini bukan acara kenegaraan, panitia tidak mengikuti ketentuan protokoler kenegaraan mengenai tata cara pendampingan Presiden oleh Kepala Daerah”.

Penegasan Bey ini menggambarkan kepada publik bahwa Presiden Republik Indonesia punya dua kehidupan di publik. Meskipun dia menggunakan Paspampres, mobil dinas anti peluru, didampingi menteri menteri yang menggunakan fasilitas negara dll., bisa sebentar urusan kenegaraan namun bisa juga urusan swasta. Sehingga protokol istana tidak perlu terlibat jika urusan swasta.

Penjelasan Bey ini bertentangan dengan tweets Fahri Hamzah di atas. Sesungguhnya di acara publik, presiden adalah Presiden RI yang terikat protokoler. Soal kehidupan privat (pribadi) tentu di luar publik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.
close