Klaim Jokowi Paling Bersih dari 2 Calon Presiden, Begini Penjelasan Jusuf Kalla

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KHMa’ruf, Jusuf Kalla menyebut capres petahana Jokowi memenuhi kriteria sebagai calon pemimpin yang tidak nepotisme dan tidak otoriter.

“Kalau kita lihat sejarah, negara-negara yang jatuh itu dua (akibatnya): otoriter dan nepotisme. Jokowi sama sekali tidak ada di situ. Dia tidak otoriter. Kedua, tidak ada keterlibatan keluarganya sama sekali dalam ekonomi, dalam hal politik,” kata Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Rabu (6/2).

Indonesia pernah berada di titik krisis ketika jaman pemerintahan orde baru, di bawah komando Presiden Soeharto. Hal itu juga disebabkan oleh adanya sikap otoriter dan nepotisme oleh presiden saat itu.

“Jaman Pak Harto juga (Indonesia) jatuh karena apa? Otoriter dan nepotisme. Venezuela jatuh karena apa? Otoriter kan, dan juga nepotisme,” tambahnya.

BACA JUGA:  PDIP Banyuwangi Kembalikan Formulir Pendaftaran Cagub Azwar Anas

JK mengatakan dalam setiap penentuan kebijakan pemerintahan, Presiden Jokowi selalu membahas dalam rapat kabinet bersama dengan menteri-menteri terkait. Itu menjadi salah satu bukti bahwa Jokowi tidak bersikap otoriter dalam memimpin Indonesia sejak 2014.

“Dia (Jokowi) tidak otoriter, karena selalu semua hal dirapatkan demokratis itu kan di Kabinet,” katanya.

Selain itu, Jokowi juga tidak mempraktikan tindak nepotisme karena tidak ada satu pun anak Jokowi yang turut terlibat dalam politik praktis atau dalam urusan ekonomi terkait pemerintan.

“Buktinya, putra beliau satu (bisnis) katering, satu jual pisang; kan sama sekali tidak ada nepotisme di sini. Jadi kita bisa aman. Bahwa pilihan (di Pilpres) kan cuma dua, nah yang paling bersih dari (dua) calon ini Pak Jokowi, kita harus arif melihatnya,” ujarnya. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi