Protes masyarakat internasional juga dilayangkan melalui petisi online di situs change.org yang meminta agar penghargaan Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi dicabut, hingga saat ini telah ditandantangi lebih dari 400 ribu orang.

Pada saat Indonesia mulai gencar mendekati Myanmar agar membuka diri untuk bantuan kemanusiaan pasca-bentrok di Rakhine pada Mei 2015, yang turut memicu gelombang pengungsi di Laut Andaman, kekerasan terhadap warga Rohingya tidak berhenti.

Presiden Joko Widodo secara khusus kembali menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk bertemu dengan otoritas Myanmar, termasuk Suu Kyi, untuk menghentikan kekerasan yang terjadi pada 6 Desember 2016.

Pada saat itu, Menlu RI juga langsung mengunjungi pengungsi Rohingya di Rakhine, sementara Suu Kyi sendiri menolak berkunjung, bahkan setelah Perwakilan Khusus PBB untuk Myanmar Vijay Nambiar mendesak penerima Nobel Perdamaian 1991 tersebut untuk pergi ke sana.

Bagaimana pun, kunjungan Menlu RI saat itu membuahkan hasil karena pemerintah Myanmar kemudian membuka jalan bantuan kemanusiaan bagi Indonesia, dan pada 29 Desember 2016, Presiden Jokowi melepas pengiriman 115 ton bantuan dalam 10 peti kemas berisi bahan makanan pokok, makanan cepat saji, selimut, dan pakaian untuk warga Rakhine.

Peran diplomasi Indonesia untuk melunakkan hati pemerintah Myanmar guna membuka akses bantuan kemanusiaan di Rakhine juga tampak pada pemberian izin pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Mrauk U, Rakhine, pada Desember 2016 yang kini memasuki tahap kedua.

Namun, tampaknya segala diplomasi simpatik Indonesia juga belum mampu memengaruhi Suu Kyi untuk tampil ke muka dan bersuara guna membela minoritas Rohingya.

Kemudian, langkah diplomatik Indonesia -yang tidak putus sejak 2015- sekaligus menggandeng ASEAN dan pemimpin dunia lain membuat pemerintah Myanmar mulai membuka jalan bagi bantuan kemanusiaan dunia.

Menlu RI kembali dikirim Presiden Jokowi pada 4 September 2017 lalu, untuk bertemu otoritas Myanmar dengan seruan penghentian pertikaian di Rakhine dengan usulan Formula 4+1, yakni (1) mengembalikan stabilitas dan keamanan, (2) menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, (3) perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan (4) pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan. Elemen +1 yang diajukan Indonesia adalah pentingnya implementasi rekomendasi dari laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan.

“Satu capaian penting dalam diplomasi kemanusiaan Indonesia kali ini adalah bahwa pemerintah Myanmar membuka akses penyaluran bantuan kemanusiaan di Rakhine, di mana mekanisme penyaluran dipimpin pemerintah Myanmar, tetapi melibatkan Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan beberapa pihak, termasuk Indonesia dan ASEAN,” kata Menlu Retno di televisi nasional secara langsung dari Naypyidaw pada 4 September 2017.