Perlawanan juga muncul di Rakhine melalui kelompok garis keras, yang menamakan diri Tentara Pembebasan Arakan-Rohingya (ARSA), yang menyasar polisi dan militer. Kelompok itu juga diduga menjadi dalang perusakan 20 sarana tentara, yang memicu kekerasan militer kepada warga Rohingya dengan dalih membasmi kelompok teroris.

Selain berpacu dengan kemunculan ARSA, pemerintah Myanmar juga harus meanggapi tekanan internasiona, yang menuntut Suu Kyi lebih tegas dalam mengatasi pertikaian di Rakhine, yang antara lain disampaikan Paus Fransiskus, yang meminta umat Kristen berdoa bagi warga Rohingya, yang menderita bertahun-tahun hanya karena ingin hidup dalam budaya dan kepercayaan mereka sebagai Muslim.

Kunci penyelesaian secara damai bagi warga Rohingya kini berada di tangan Suu Kyi dan militer Myanmar untuk bekerja cepat menyelesaikan sengketa di Rakhine karena sebesar apa pun dukungan pemerintah Indonesia dan ASEAN kepada Myanmar sebagai bagian dari kesetiakwanan kawasan tidak akan berarti jika tidak ada langkah nyata dari dalam negeri mereka.

Demokrasi Myanmar, yang dilambangkan melalui perjuangan Suu Kyi menjadi oposisi militer selama 15 tahun menjalani tahanan rumah, akan berbalik menjadi kritik dan tekanan dunia jika masalah di Rakhine tidak segera diakhiri.

Upaya perdamaian itu harus segera dilakukan secara tepat sasaran, dengan Suu Kyi harus mampu menyatukan dua unsur pemerintahan sipil di bawah kepemimpinannya dan militer di bawah Jenderal Min Aung Hlaing bertekad penuh menjalankan Rumusan 4+1 demi rujuk di Rakhine. (Ant/SU02)