Dicemarkan Namanya, Andi Arief Polisikan Komisioner KPU dan PSI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief melaporkan komisoner KPU Pramono Ubaid ke Bareskrim Polri. Pramono dipolisikan lantaran menyebut Andi Arief telah mendesain pilihan kata dalam cuitan soal ‘7 kontainer surat suara tercoblos’ agar tak dituduh menyebarkan hoax.

Andi Arief memberikan kuasa kepada pengacara dari Nasution & Nasution Law Firm, Haida Quartina, untuk membuat laporan. Haida datang bersama rekannya Hafisullah Amin Nasution.

Haida menjelaskan, cuitan Andi Arief itu meminta pihak berwenang untuk menindaklanjuti soal isu 7 kontainer surat suara tercoblos. Haida pun berharap polisi segera memproses laporan tersebut karena Andi Arief tidak mendesain cuitannya seperti yang disebut oleh Pramono.

“Pak Andi itu kan menindaklanjuti berita yang sudah diterima beliau. Jadi, kalo ini dibiarkan jadi bola liar yang kita khawatirkan, kita kan menuju pesta demokrasi. Jadi berharap ini ditindaklanjuti secepatnya,” kata Haida Quartina di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).


Baca juga: Tanggapi Cuitan Andi Arief, Komisioner KPU Dilaporkan ke DKPP

Haida menyerahkan barang bukti berupa berita media online terkait pelaporannya itu. Polisi menerima laporan terhadap Pramono dan meregisternya dengan nomor STTL/0026/I/2019/BARESKRIM.

Pramono dilaporkan atas dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3, dan Kejahatan tentang Penyelenggaraan Pemilu UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 51 KUHP Jo Pasal 280 huruf d dan huruf e pasal 491 UU Nomor 7 Tahun 2017, serta Pencemaran Nama Baik UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP pasal 310 KUHP.

BACA JUGA:  Diundang Tes Baca Quran, KH Ma'ruf: Kita Siap Datang ke Aceh

Selain melaporkan Pramono, Andi Arief juga melaporkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait ‘Kebohongan Award’. Haida mengatakan PSI seharusnya memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat dan tidak mempunyai kapasitas untuk memberikan penghargaan tentang kebohongan.

“PSI seharusnya sebagai partai yang baru, kita berharap memberikan edukasi yang baik, dalam bertindak, dalam arti beretika. Mereka tidak punya hak memberikan award pada seseorang dengan sebagai award kebohongan gitu. Kapasitasnya kami pikir tidak ada,” tuturnya.

Baca juga: Buntut Kebohongan Award, Empat Kader PSI Dipolisikan

Haida melaporkan PSI secara kelembagaan, bukan ditujukan kepada orang tertentu. Alasannya, kebohongan award itu telah menjadi suatu keputusan bersama partai yang dipimpin oleh Grace Natalie.

“Kami melaporkan partai, karena mereka melakukan ini bukan atas nama individu. Kan gak mungkin dong satu orang serta-merta membagikan award, pastikan karena mereka mengatasnamakan PSI,” tuturnya.

Haida menyerahkan barang bukti berupa video dan link media terkait pelaporannya itu. Polisi menerima laporan terhadap PSI dan meregisternya dengan nomor STTL/27/I/2019/Bareskrim.

PSI dilaporkan atas dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik UU Nomor 19 Tahun 106 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat 3, dan Kejahatan tentang Penyelenggaraan Pemilu UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Pasal 491 UU Nomor 7 Tahun 2017, serta Pencemaran Nama Baik UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 310 KUHP Jo 157 ayat 1 KUHP. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Fenomena pengelolaan BUMN dan BUMD yang tidak mengindahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG sangat potensial membawa kerugian dan kebangkrutan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD yang bersangkutan.

Zero Black Out, Mampukah PLN?

Black out tidak disebut secara eksplisit. Hanya menjadi bagian jabaran risiko produksi/operasi yaitu kerusakan peralatan. Inilah  masalah pokoknya. Sesuatu yang berakibat fatal tidak diidentifikasi secara cukup dalam dokumen rencana stratejik jangka panjang PLN.

KAHMI untuk NKRI

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi