Mengarahkan Gerakan NKRI Bersyariah

Oleh: Abdul Moqsith Ghazali
Merespon esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?

SERUJI.CO.ID – Melalui artikelnya yang bertajuk, “NKRI bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?”, Denny JA menagih kerangka konseptual dari gagasan “NKRI Bersyariah” yang disuguhkan kelompok Islam politik di Indonesia. Misalnya, apa yang dimaksud dengan kata “syariah” dalam frase “NKRI Bersyariah?” Apakah syariah yang dimaksudkan mereka adalah syariah simbolik-partikular atau syariah substantif-universal?

Jika pertanyaan itu dilanjutkan secara operasional, maka apakah yang dimaksud dengan NKRI Bersyariah itu adalah model pelaksanaan syariah di Arab Saudi, Republik Islam Iran, rezim Taliban di Afganistan, ataukah model pelaksanaan syariah di Turki, Malaysia, Pakistan? Sederet pertanyaan itu tentu tak mudah dijawab. Sebab, mereka memang sedang mencari pola pelaksanaan syariah yang pas buat Indonesia.

Disebut pelaksanaan syariah yang pas buat Indonesia, sebab gagasan-gagasan serupa terkait pelaksanaan syariah sudah berkali-kali diajukan dan berkali-berkali juga ditampik publik Islam Indonesia. Misalnya, pernah disodorkan proposal “Piagam Jakarta”, tapi akhirnya mental juga.

Begitu juga dengan gagasan “Negara Islam Indonesia” yang diajukan kelompok DI/TII. Alih-alih mendapatkan simpati publik cukup luas, kelompok DI/TII pun dinyatakan sebagai “bughat”, kelompok pembangkang terhadap pemerintahan dan negara yang sah.


Yang paling baru tentu saja kegagalan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam memperjuangkan khilafah di Indonesia. Bertahun-tahun mereka berupaya mempengaruhi wawasan politik umat Islam dengan ide khilafah, tapi di ujungnya Hizbut Tahrir ditekuk rezim Jokowi tanpa perlawanan berarti.

Upaya hukum yang dilakukan untuk menyetop pembubaran HTI gagal total. Hakim pengadilan memutuskan bahwa pembubaran HTI adalah sah.

Fakta-fakta itu menunjukkan betapa tak efektifnya strategi dan taktik perjuangan kelompok Islam politik dalam memperjuangkan ideologi politik mereka. Namun, berkali-kali gagal tak menyebabkan mereka patah semangat. Kini mereka coba menempuh strategi dan taktik perjuangan baru, yaitu menitipkan gagasan “NKRI Bersyariah” pada pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi.

Pertanyaannya, apakah pasangan capres-cawapres yang dititipi ide “NKRI Bersyariah” itu akan memenangkan pertandingan atau justru berujung pada kebangkrutan? Kita tunggu saja hasil pemilu bulan April 2019.

Sekiranya pun Prabowo-Sandi menang dalam pemilu, saya tak yakin mereka akan melaksanakan gagasan “NKRI Bersyariah.” Mereka pasti gentar untuk menerapkannya. Bukan hanya karena mereka akan diturunkan dari tahta kekuasaan karena dianggap melanggar konstitusi, melainkan juga karena pasangan itu sama sekali tak mencerminkan sebagai aktivis Islam yang mengerti seluk beluk syari’at Islam.

Walau begitu, sekali lagi percayalah bahwa perjuangan Islam politik untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam tak akan pernah mati. Ia akan terus bermetamorfosa dan tersimpan rapi dalam memori kolektif kelompok Islam politik.

Berbagai saluran dan pola gerakan akan ditempuh demi “NKRI Bersyariah” sekalipun sejarah membuktikan bahwa mereka berakhir dengan kesia-siaan.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Tetap Bolehkan Berswafoto, Begini Klarifikasi Garuda Soal Edaran Larangan Berfoto di Pesawat

Dalam klarifikasi tersebut juga disampaikan bahwa penumpang tetap dapat melakukan pengambilan gambar untuk kepentingan pribadi. "Misalnya melakukan swaphoto selama tidak mengganggu kenyamanan atau merugikan penumpang lain," jelas Rosan.

Klarifikasi Larangan Berfoto Dalam Pesawat, Garuda: Itu Edaran Internal Belum Final

Perusahaan penerbangan nasional, Garuda Indonesia mengklarifikasi beredarnya surat larangan mengambil foto di dalam kabin pesawat selama penerbangan di seluruh pesawat Garuda, yang suratnya sempat viral di media sosial.

Inilah Sebab Prabowo Digugat Mulan Jameela dan Belasan Kader Gerindra

Baru saja kalah dalam gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dan ditolak permohonannya dalam penetapan hasil Pilpres di Mahkamah Agung (MA), kali ini Calon Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus menghadapi gugatan dari belasan calon anggota legislatif (Caleg) yang juga kader Partainya sendiri.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

Tenggat Waktu Habis, Satgas Bentukan Kapolri Gagal Ungkap Kasus Novel Baswedan

Satuan Tugas (Satgas) untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dibentuk Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, dinilai gagal menjalankan tugasnya hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 6 bulan setelah dilantik.

TERPOPULER

Inilah Sebab Prabowo Digugat Mulan Jameela dan Belasan Kader Gerindra

Baru saja kalah dalam gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dan ditolak permohonannya dalam penetapan hasil Pilpres di Mahkamah Agung (MA), kali ini Calon Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus menghadapi gugatan dari belasan calon anggota legislatif (Caleg) yang juga kader Partainya sendiri.

MUI Kecam Iklan Lowongan Kerja Yang Mensyaratkan Melepas Hijab Saat Bekerja

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengecam perusahaan yang mengiklankan lowongan kerja dengan mensyaratkan harus bersedia melepas jilbab selama bekerja.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.