Buka-Bukaan, TKN Jokowi: Timses Prabowo Yang Minta Bocoran Soal Debat Capres


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mengirimkan daftar pertanyaan sepekan jelang Debat Capres, makin memanas. Kedua kubu saling tuding siapa yang diuntungkan dengan kebijakan tersebut.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin membantah tudingan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang menyebut kubu Jokowi diuntungkan dengan keputusan KPU tersebut.

Justru, ungkap jubir TKN Arya Sinulingga, timses Prabowo lah yang meminta agar agar daftar pertanyaan dari panelis diberikan sebelum acara Debat capres.

“Awalnya gitu, mereka yang minta diinfokan pertanyaannya,” kata Arya Sinulingga kepada wartawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (7/1).

Baca juga: Sebut BPN Prabowo Yang Minta Tak Ada Debat, TKN Jokowi: Justru 02 Takut Debat

Diungkapkan oleh Arya bahwa BPN Prabowo dalam rapat bersama TKN Jokowi dan KPU yang membahas teknis Debat Capres, meminta agar pertanyaan dibuka sebelum debat.

“Tak usah saya buka orangnya (yang minta pertanyaan dibuka), kalau perlu kita buka, kita panggil mereka (peserta rapat) dimana,” ujar Arya.

Ditegaskan Arya, bahwa pihaknya siap buka-bukaan terkait hal tersebut dengan menghadirkan pihak yang terlibat dalam rapat tersebut, dan meminta KPU membuka notulen rapat untuk membuktikan perkataanya.

“Kalau perlu kita panggil mereka di mana. Buat Aria Bima (TKN Jokowi) dan Tim 01, Tim BPN 02, ayo kita buka, minta KPU kasih tunjuk dan notulennya siapa yang nolak, buka aja berani nggak,” tukas Arya.

Selain meminta membuka pertanyaan sebelum Debat Capres, imbuh Arya, BPN Prabowo-Sandiaga juga meminta tidak perlu ada debat dan mengusulkan cukup membaca visi-misi saja.

“Biar teman-teman tahu yang sebenarnya. Visi-misi itu sebenarnya satu arah, sebenarnya adalah mereka minta tidak ada debat, yang ada hanya penyampaian visi-misi itu di dalam rapat loh ini. Kita nggak mau buka sebenarnya,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPU akan mengirimkan daftar pertanyaan panelis kepada paslon, sepekan sebelum acara Debat Capres dimulai pada 17 Januari 2019.

“Ditargetkan tanggal 10 lah, pertanyaan dikirim, seminggu sebelum pelaksanaan debat,” kata Ketua KPU, Arief Budiman kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/1).

Daftar pertanyaan akan dibuat oleh panelis, yang disusun secara singkat. Dengan cara itu, kata Arief, peserta akan memiliki banyak waktu untuk mempelajari pertanyaan. (ARif R)

7 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing. Mulai dari urusan remeh temeh seperti semir sepatu dan jarum jahit sampai urusan canggih-canggih seperti pesawat terbang dan gadged.

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close