BPN Prabowo Minta Maaf dan Copot Baliho yang Ada Foto Gatot Nurmantyo

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan permintaan maaf soal foto Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang terpasang pada baliho Posko BPN Prabowo-Sandiaga di Jalan Letjen Suprapto, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo.

Awalnya, Gatot Nurmantyo melalui akun Twitternya, @Nurmantyo_Gatot, menegaskan bahwa dirinya tidak tahu menahu soal fotonya yang terpasang di BPN Prabowo-Sandiaga.

Bahkan, Gatot mengaku dirinya juga tidak pernah dimintai persetujuan atau pemberitahuan baik secara lisan maupun verbal. Oleh karena itu, ia meminta agar fotonya itu diturunkan dari baliho BPN Prabowo-Sandiaga secepatnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso meminta maaf dan meminta kepada relawan Prabowo-Sandiaga di Solo untuk segera mencopot dan memusnahkan baliho yang mencatut foto Gatot Nurmantyo.


Baca juga: Minta Foto Yang Dicatut BPN Prabowo di Solo Diturunkan, Jenderal Gatot: Secepatnya

“Kepada saudara2ku relawan @prabowo @sandiuno khususnya di Solo, mohon segera mencopot dan memusnahkan baliho/spanduk yang menyertakan foto Jend (purn) Gatot Nurmantyo. Terima kasih. Salam perjuangan,” tulis Priyo Budi Santoso, melalui akun Twitternya, @PriyoBudiS, Ahad (13/1).

Dijelaskan oleh Priyo Budi, dirinya mendapat informasi bahwa baliho itu merupakan sumbangan dari warga yang langsung dipasang.

BACA JUGA:  Tidak Terjadi Kebakaran di Gedung Bawaslu RI

“Saya dapat info baliho dan spanduk2 tersebut sumbangan warga yang langsung dipasang, mungkin yang bikin itu ngefans pada mas @Nurmantyo_Gatot,” tulis Sekretaris Jenderal Partai Berkarya itu di Twitter.

“Di foto tersebut saya lihat juga ada foto Bung Karno, tapi pak Harto nggak diajak, maaf saya gunakan kata musnahkan, masa sih dighaibkan,” lanjutnya.

Menurutnya, relawan di Solo mengira Gatot Nurmantyo mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga. Apalagi pimpinan BPN yang hadir dalam peresmian posko kurang memperhatikan baliho itu karena larut dalam gempita semangat hadirin.

Untuk itu, kata Priyo Budi, pihak BPN meminta maaf atas kelengahan pada persoalan tersebut.

“Kawan2 di Solo mungkin mengira mas @Nurmantyo_Gatot mendukung @prabowo – dan pimpinan BPN yang hadir kurang memperhatikan baliho/spanduk karena larut dalam gempita semangat hadirin. Kami akui itu kelengahan dan sekali lagi mohon maaf,” tulisnya.

https://twitter.com/PriyoBudiS/status/1084156045046345728

“Walaupun saya tidak ke Solo dan baru tahu tadi berkat kebaikan info @mnsurbakti, sebagai Wakil Ketua BPN @prabowo @sandiuno saya memikul tanggung jawab moral dan politiknya. Warga yang nyumbang dan masang baliho kami nilai tulus, tidak kami salahkan krn keawaman dan keluguannya,” lanjutnya.

Berdasarkan pantauan, baliho yang ada foto Gatot Nurmantyo tersebut sudah dilepas. Baliho tersebut awalnya terpasang berada di paling atas di antara beberapa baliho lainnya. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi