JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengklarifikasi pernyataan Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi yang mengaku dimintai mahar Rp10 miliar agar mendapat rekomendasi menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Namun, klarifikasi ini akan dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat.
“Sedang kita kaji, apakah perlu dipanggil pusat. Tapi kita berharap cukup diselesaikan di Bawaslu Jawa Barat,” kata Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, di Tebet, Jakarta, Kamis (4/10).
Menurut Afif, pihaknya belum tahu persis apakah partai politik yang meminta mahar tersebut juga akan dipanggil. Namun, Bawaslu RI menyarankan parpol yang bersangkutan juga ikut dipanggil untuk mendapatkan informasi yang lengkap.
“(Waktunya) kita akan cek dulu ke provinsi, biar semua proses selesai di wilayah masing-masing,” katanya.
Sementara itu, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz pada kesempatan yang sama juga mendorong Bawaslu proaktif dengan memanggil yang bersangkutan. Sehingga, kasus ini tidak hanya berhenti di tingkat konsultasi antar elit parpol atau sekedar konsumsi media.
“Ini wilayah yang bisa kita kejar, tetapi tidak tersentuh,” kata Donald.
Ia menambahkan saat ini adalah waktu yang genting. Di mana, partai politik tengah ramai-ramai menjaring calon kepala daerah di 171 daerah. Karenanya, sudah menjadi rahasia umum, transaksi antara calon dan partai politik sedang berjalan.
“Hanya saja kandidat atau kawanya mau report bingung ke siapa? Saya pikir otoritas bisa dimainkan dengan penegak hukum yang ada,” katanya.
Termasuk kata dia, soal money politik. Di mana, masyarakat sangat permisif. Bahkan, dalam sebuah survey, kata Donald, lebih dari 50 persen pemilih pernah menerima uang dari kandidat dan mereka enggan melaporkan. “Alasanya kenapa? Karena mereka tidak mau berkonflik dengan kandidat,” pungkasnya. (Achmad/Hrn)
Demokrasi yang dijalankan sekarang adalah demokrasi liberal, dimana setiap orang, siapapun dia, kaya miskin, pintar bodoh, profesor atau tidak tamat SD, kiyai atau penjahat yang mendekam dipenjara, nilainya sama. Haknya dan bobotnya menentukan apa yang baik dan buruk, sama. Tinggal beradu jumlah saja. Maka beginilah jadinya. Uang dapat membeli suara orang-orang miskin,orang-orang bodoh, dan orang-orang jahat, dengan mudah dan murah, mengalahkan suara-suara para professor, suara-suara para kiyai, dan tokoh-tokoh masyarakat. Politik uang merajalela.
Beda dengan demokrasi pancasila, yang berkeadilan dan menggunakan musyawarah mufakat melalui perwakilan-perwakilan. Orang-orang pintar, orang-orang baik, dan orang-orang berpengaruh di masyarakat, lebih dihargai dan lebih didengar pendapat-pendapatnya. Akan jauh lebih susah membeli suara orang-orang pilihan seperti ini.
Baru jadi bakal calon udah 10M
Biaya kampanye lagi yg tak sedikit
Gaji gubernur berapa sih sebulan? Serius nanya
5 tahun = 60 bulan, dapat berapa tuh ya kalo ga korupsi?