Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Oleh: Denny JA

SERUJI.CO.ID – Bolehkah media tidak memberitakan peristiwa besar seperti Reuni 212?

Datangnya era media sosial mengubah peradaban informasi. Kini setiap individu melalui akun pribadi dapat mencatat dan mempublikasi kesaksiannya. Tanpa editing pihak ketiga, ia segera berkuasa membuat rekaman opininya abadi di internet.

Di era ini kita tak lagi berteriak perlunya mencatat atau merekam sebuah peristiwa yang kita anggap penting. Era kebebasan di tangan kiri, dan handphone di tangan kanan. Peristiwa biasa apalagi peristiwa besar akan dicatat dengan aneka ragamnya. Kebebasan dan keberagaman opini individu menjaminnya.

Di era ini kita tak lagi meributkan hak untuk tahu dan hak untuk mempublikasikan. Di era derasnya arus informasi, justru yang muncul adalah hal sebaliknya dan kontroversi baru: hak untuk tidak mempublikasikan.

Bolehkah media mainstream, apalagi media biasa, apalagi akun pribadi, tak mempublikasikan peristiwa besar seperti reuni 212 ? Dengan tidak mempublikasi reuni 212, adakah kebebasan pers dilanggar?

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Dua hal yang membuatnya tidak netral. Pertama, dalam musim kampanye capres, panitia hanya mengundang satu capres saja, dan mengumumkan tidak mengundang capres lainnya. Apalagi pembicara dan tokoh utamanya dalam reuni itu menyerukan massa untuk memilih capres tertentu.

Kedua, dalam peristiwa 212 yang pertama tahun 2016, diperkuat dengan reuni 212 tahun 2017, diperkuat lagi di tahun 2018 sebelum reuni, tokoh utamanya, Habib Rizieq berulang ulang memperjuangkan NKRI Bersyariah.

Bagi sebagian, jelaslah NKRI Bersyariah adalah jenis lain dari NKRI yang selama ini menjadi konsesus nasional. Yang disepakati adalah NKRI saja, yang tanpa “label” syariah, karena sudah ada Pancasila, UUD 45 (yang diamandemen), dan Bhineka Tunggal Ika.

Untuk peristiwa besar yang netral saja, apalagi yang tidak tidak netral, prinsip kebebasan pers memberikan hak kepada media untuk meresponnya. Media boleh memberitakannya di headline, di halaman belakang atau bahkan sama sekali tak menyinggungnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.