Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Oleh: Denny JA

SERUJI.CO.ID – Bolehkah media tidak memberitakan peristiwa besar seperti Reuni 212?

Datangnya era media sosial mengubah peradaban informasi. Kini setiap individu melalui akun pribadi dapat mencatat dan mempublikasi kesaksiannya. Tanpa editing pihak ketiga, ia segera berkuasa membuat rekaman opininya abadi di internet.

Di era ini kita tak lagi berteriak perlunya mencatat atau merekam sebuah peristiwa yang kita anggap penting. Era kebebasan di tangan kiri, dan handphone di tangan kanan. Peristiwa biasa apalagi peristiwa besar akan dicatat dengan aneka ragamnya. Kebebasan dan keberagaman opini individu menjaminnya.

Di era ini kita tak lagi meributkan hak untuk tahu dan hak untuk mempublikasikan. Di era derasnya arus informasi, justru yang muncul adalah hal sebaliknya dan kontroversi baru: hak untuk tidak mempublikasikan.

Bolehkah media mainstream, apalagi media biasa, apalagi akun pribadi, tak mempublikasikan peristiwa besar seperti reuni 212 ? Dengan tidak mempublikasi reuni 212, adakah kebebasan pers dilanggar?

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Dua hal yang membuatnya tidak netral. Pertama, dalam musim kampanye capres, panitia hanya mengundang satu capres saja, dan mengumumkan tidak mengundang capres lainnya. Apalagi pembicara dan tokoh utamanya dalam reuni itu menyerukan massa untuk memilih capres tertentu.

Kedua, dalam peristiwa 212 yang pertama tahun 2016, diperkuat dengan reuni 212 tahun 2017, diperkuat lagi di tahun 2018 sebelum reuni, tokoh utamanya, Habib Rizieq berulang ulang memperjuangkan NKRI Bersyariah.

Bagi sebagian, jelaslah NKRI Bersyariah adalah jenis lain dari NKRI yang selama ini menjadi konsesus nasional. Yang disepakati adalah NKRI saja, yang tanpa “label” syariah, karena sudah ada Pancasila, UUD 45 (yang diamandemen), dan Bhineka Tunggal Ika.

Untuk peristiwa besar yang netral saja, apalagi yang tidak tidak netral, prinsip kebebasan pers memberikan hak kepada media untuk meresponnya. Media boleh memberitakannya di headline, di halaman belakang atau bahkan sama sekali tak menyinggungnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi