Bawaslu Akan Klarifikasi Dedy Mulyadi, Terkait Permintaan Mahar Rp10 Miliar

2
88
M. Afifuddin, anggota Bawaslu RI, di Jakarta, Rabu, 4/10/2017. (Foto:Achmad/SERUJI)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengklarifikasi pernyataan Ketua DPD Partai Golkar Dedi Mulyadi yang mengaku dimintai mahar Rp10 miliar agar mendapat rekomendasi menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Namun, klarifikasi ini akan dilakukan oleh Bawaslu Jawa Barat.

“Sedang kita kaji, apakah perlu dipanggil pusat. Tapi kita berharap cukup diselesaikan di Bawaslu Jawa Barat,” kata Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, di Tebet, Jakarta, Kamis (4/10).

Menurut Afif, pihaknya belum tahu persis apakah partai politik yang meminta mahar tersebut juga akan dipanggil. Namun, Bawaslu RI menyarankan parpol yang bersangkutan juga ikut dipanggil untuk mendapatkan informasi yang lengkap.

“(Waktunya) kita akan cek dulu ke provinsi, biar semua proses selesai di wilayah masing-masing,” katanya.

Sementara itu, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz pada kesempatan yang sama juga mendorong Bawaslu proaktif dengan memanggil yang bersangkutan. Sehingga, kasus ini tidak hanya berhenti di tingkat konsultasi antar elit parpol atau sekedar konsumsi media.

“Ini wilayah yang bisa kita kejar, tetapi tidak tersentuh,” kata Donald.

Ia menambahkan saat ini adalah waktu yang genting. Di mana, partai politik tengah ramai-ramai menjaring calon kepala daerah di 171 daerah. Karenanya, sudah menjadi rahasia umum, transaksi antara calon dan partai politik sedang berjalan.

“Hanya saja kandidat atau kawanya mau report bingung ke siapa? Saya pikir otoritas bisa dimainkan dengan penegak hukum yang ada,” katanya.

Termasuk kata dia, soal money politik. Di mana, masyarakat sangat permisif. Bahkan, dalam sebuah survey, kata Donald, lebih dari 50 persen pemilih pernah menerima uang dari kandidat dan mereka enggan melaporkan. “Alasanya kenapa? Karena mereka tidak mau berkonflik dengan kandidat,” pungkasnya. (Achmad/Hrn)

Komentar

BACA JUGA

Ratusan Bangunan Warisan Budaya, Belum Dapat Rekomendasi Cagar Budaya

 KULON PROGO, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 300 bangunan warisan budaya yang tersebar di 12 kecamatan, di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum mendapat rekomendasi...

Gunakan Ijaazah Palsu, KPU Tak Loloskan Kandidat Petahana

SENTANI, SERUJI.CO.ID - Kandidat petahana dalam Pilkada Mimika yakni Eltinus Omaleng yang berpasangan dengan Johanes Rettob, dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pilkada serentak...

Dua Pemukiman Terbakar Akibat Karhutla, Polisi Tindak Tegas Pelaku

PONTIANAK, SERUJI.CO.ID - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan telah memerintahkan seluruh jajaran untuk menangkap pelaku pembakaran lahan dan menindak...

Bawaslu: Kabupaten Badung Rawan Pelanggaran Pilkada Bali

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali menyatakan Kabupaten Badung menjadi daerah yang paling rawan terjadi pelanggaran Pilkada Bali 2018, dibandingan dengan delapan...

Cegah Kenakalan Remaja, Pemkot Berlakukan Jam Malam Pelajar

TERNATE, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) akan memberlakukan jam malam kepada pelajar di daerah ini, untuk mencegah mereka melakukan tindakan...
loading...
Ilustrasi

Sudah Tepatkah Berlomba-lomba Membuka Minimarket Ummat?

Gegap gempita ummat berjamaah mendirikan Koperasi dengan usaha minimarket perlu diapresiasi. Pasalnya telah tumbuh kesadaran bagaimana menumbuhkan ekonomi ummat supaya lebih berdaya di negeri...
IMG20180217143208

Mengenal Istana Kuning di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kotawaringin Barat - Terlintas dalam benak kita sebutan Istana Kuning maka warnanya akan kuning semua. Namun beda dengan Istana Kuning yang berada di tengah...
IMG_20180214_093436_928

Pilkada Calon Tunggal, Demokratiskah?

Pemilihan kepala daerah serentak sudah dalam hitungan bulan lagi.  Harapan akan pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan calon pemimpin daerahnya.  Begitu juga...