Amien Rais Beberkan Bukti Pemerintahan Jokowi Otoriter

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut pemerintahan Jokowi memiliki 3 ciri otoriter, sehingga demokrasi di pemerintahan Jokowi sudah berubah arah dan cenderung berbahaya.

“Demokrasi yang kita idam-idamkan dulu itu, selama 4 tahun rezim Jokowi sudah berubah wajah, berubah isi, berubah arah, dan amat sangat berbahaya,” kata Amien Rais dalam diskusi publik bertajuk ‘Refleksi Malari Ganti Nahkoda Negeri?’ di Seknas Prabowo-Sandiaga di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

“Jadi untuk demokrasi sudah berat sekali, karena ada 3 ciri otoriterisme dari Pak Jokowi itu emoh (tidak mau, red) demokrasi,” imbuhnya.

Ciri otoriterisme yang pertama, menurut Amien, pemerintahannya cenderung mengucilkan pihak oposisi. Hal ini menurutnya terjadi di pemerintahan Jokowi yang cenderung melakukan hal itu.

Baca juga: Luncurkan Revolusi Moral, Amien Rais: Untuk Akhiri Revolusi Mental Jokowi

“Ciri otoriterisme itu adalah bahwa setiap oposisi harus dibasmi. Om Joko memang pekerjaannya mengempeskan oposisi. Partai yang tak bergabung dikucilkan, sudah ketakutan dan itu yang terjadi,” kata anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini.

Kemudian, ciri otoriterisme yang kedua, kata Amien, mereka menguasai media massa. Amien menyebut pemerintahan Jokowi berhasil menguasai media massa sampai 95 persen.

“Pak Harto aja nggak mampu. Jadi Om Joko luar biasa. Ini orang Solo memang hebat sekali, dari tukang kayu, wali kota, jadi gubernur belum selesai, kemudian muncul sebagai capres dan berhasil. Ini memang luar biasa itu karena gorengan media massa sehingga pikiran rakyat dibentuk oleh apa maunya media massa itu,” ujarnya.

Ciri yang ketiga, menurut Amien, pemerintahan otoriter mampu melakukan korupsi berskala besar. Ia lalu menyoroti kasus korupsi Meikarta hingga dugaan penyelewengan dana dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca juga: Lihat Massa PA 212 Solo, Amien Rais: Ini Tanda-tanda dari Langit

“Ada korelasi positif akar kekuasaan dengan tingkat korupsi. Makin tinggi kekuasaan makin menjulang korupsinya,” kata Amien.

“Di mana pun juga korupsi terbesar pasti ada di Istana dan sekitarnya. Sehingga saya katakan dengan berani, nanti kalau ada pergantian presiden saya kira mafia dalam kekuasaan harus kita angkat ke permukaan,” lanjutnya. (SU05)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Boneka Cantik dari Balaikota

Seperti drama korea (drakor), ada yang menangis ada yang tertawa. Akhirnya perburuan rekom PDIP untuk pilwali Surabaya mencapai antiklimaks, Rabu (2/9). And the winner is...Tri Rismaharini sebagai sutradara terbaik. Whisnu berusaha tatag, berdiri di depan kamera menghadap Megawati Soekarnoputri. "Aku tidak akan buang kamu, Whisnu," kata Mega.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER