Amien Rais Beberkan Bukti Pemerintahan Jokowi Otoriter

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyebut pemerintahan Jokowi memiliki 3 ciri otoriter, sehingga demokrasi di pemerintahan Jokowi sudah berubah arah dan cenderung berbahaya.

“Demokrasi yang kita idam-idamkan dulu itu, selama 4 tahun rezim Jokowi sudah berubah wajah, berubah isi, berubah arah, dan amat sangat berbahaya,” kata Amien Rais dalam diskusi publik bertajuk ‘Refleksi Malari Ganti Nahkoda Negeri?’ di Seknas Prabowo-Sandiaga di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

“Jadi untuk demokrasi sudah berat sekali, karena ada 3 ciri otoriterisme dari Pak Jokowi itu emoh (tidak mau, red) demokrasi,” imbuhnya.

Ciri otoriterisme yang pertama, menurut Amien, pemerintahannya cenderung mengucilkan pihak oposisi. Hal ini menurutnya terjadi di pemerintahan Jokowi yang cenderung melakukan hal itu.

Baca juga: Luncurkan Revolusi Moral, Amien Rais: Untuk Akhiri Revolusi Mental Jokowi

“Ciri otoriterisme itu adalah bahwa setiap oposisi harus dibasmi. Om Joko memang pekerjaannya mengempeskan oposisi. Partai yang tak bergabung dikucilkan, sudah ketakutan dan itu yang terjadi,” kata anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi ini.

Kemudian, ciri otoriterisme yang kedua, kata Amien, mereka menguasai media massa. Amien menyebut pemerintahan Jokowi berhasil menguasai media massa sampai 95 persen.

“Pak Harto aja nggak mampu. Jadi Om Joko luar biasa. Ini orang Solo memang hebat sekali, dari tukang kayu, wali kota, jadi gubernur belum selesai, kemudian muncul sebagai capres dan berhasil. Ini memang luar biasa itu karena gorengan media massa sehingga pikiran rakyat dibentuk oleh apa maunya media massa itu,” ujarnya.

Ciri yang ketiga, menurut Amien, pemerintahan otoriter mampu melakukan korupsi berskala besar. Ia lalu menyoroti kasus korupsi Meikarta hingga dugaan penyelewengan dana dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca juga: Lihat Massa PA 212 Solo, Amien Rais: Ini Tanda-tanda dari Langit

“Ada korelasi positif akar kekuasaan dengan tingkat korupsi. Makin tinggi kekuasaan makin menjulang korupsinya,” kata Amien.

“Di mana pun juga korupsi terbesar pasti ada di Istana dan sekitarnya. Sehingga saya katakan dengan berani, nanti kalau ada pergantian presiden saya kira mafia dalam kekuasaan harus kita angkat ke permukaan,” lanjutnya. (SU05)

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi