Indonesia Pasca Jokowi (19): Saatnya Senjata BUKAN Lagi Alat Kekuasan

Oleh: Sri-Bintang Pamungkas

SERUJI.CO.ID – Apa yang dialami Neno Warisman di Pekanbaru dan Ratna Sarumpaet di Pangkal Pinang bukan hal baru. Sejak jaman Soeharto sudah ada, bahkan lebih bengis dan kejam. Ratna yang old crack seperti SBP pasti tahu, karena dia sudah mengalami berkali-kali di jaman Soeharto…

Tapi tidak ada yang lebih sadis dan kejam dibanding dengan apa yang dialami oleh Marsinah, aktivis buruh perempuan dari Sidoarjo… Marsinah dibunuh dengan badan dan kemaluannya ditusuk-tusuk, hanya karena memimpin buruh berunjukrasa dan mogok… sesuatu yang dijamin Pasal 28 Konstitusi. Di jaman itu lalat hijau yang melakukannya… bukan wereng coklat seperti sekarang. Wartawan Bernas, Jawa Tengah, Udin, juga mengalami hal yang sama: dibunuh… Sampai saat ini kasus-kasus pembunuhan itu tidak pernah terdengar masuk pengadilan.

SBP mengalami beberapa kali dikerjai juga, di antaranya di Yogya… ketika SBY masih Danrem. Ruangan LBH Yogya tempatnya memberikan ceramah sudah dikepung oleh panser-panser dan anakbuah SBY. Juga banyak mobil polisi yang ikut membantu. Maksudnya mau membubarkan, tapi karena tidak tahu tema ceramah akhirnya ikut masuk mendengarkan… Tapi, karena telinga menjadi merah, akhirnya ceramah dibubarkan juga!

Lain waktu, Pilot pesawat yang membawa SBP diminta untuk memarkir di tempat VIP Bandara Adi Soetjipto. Sehingga, puluhan mahasiswa penjemput kecele. SBP sendiri dijemput jeep polisi untuk dibawa ke Kampus tempat seminar dengan pengawasan ketat… Selesai Seminar diantar pulang lagi ke Bandara.


Di Makasar lain lagi. Sesudah dikepung ratusan petugas gabungan TNI dan Polri, listrik dimatikan. Khawatir ada yang main badik, SBP dilarikan dengan sepeda motor pulang ke Asrama HMI. Kejadian yang mirip berlangsung di Palu, Surabaya, Bandung dan lain-lain.

Akhirnya SBP diadili pula, sesudah diumpat dan diserapahi para jenderal, termasuk Panglima ABRI. Dituduh menghina Soeharto, lalu masuk bui… Sebelum Soeharto tersungkur jatuh, penculikan dan penghilangan Pemuda dan Mahasiswa oleh TNI juga marak… Dan sampai sekarang yang hilang belum ditemukan pula…, kecuali 4 Mahasiswa Trisakti yang terbunuh.

Di jaman Habibie, 16+1 mahasiswa dan pemuda tewas ditembak di Kasus Semanggi 1+2. Lalu belasan Pemuda Pam Swakarsa hilang pula nyawanya… Semua perkara itu hilang begitu saja. Sungguh pengecut!

Di jaman Mega dan SBY belasan mahasiswa masuk bui dengan tuduhan menghina Presiden. Belum jera pula dengan sifat represifnya, Rezim SBY membubarkan Kongres Golput di Yogya, Solo dan Bandung. Bersama puluhan peserta Kongres, SBP disekap di Poltabes Yogya selama 8 jam. Di Solo dihadapkan dengan puluhan Polisi Poltabes bersenjata laras bersama anjing-anjingnya.

Belum terhitung dibunuhnya puluhan terduga teroris, baik dengan pelor maupun bom. Ditangkapnya pula aktivis yang membakar baliho bergambar SBY-JK. Tapi dari situ Pasal-pasal Penghinaan kepada Presiden justru berhasil dicabut pada 2006. Setahun kemudian Pasal Kebencian kepada Pemerintah dicabut pula dalam Kasus Unjukrasa di Banda Aceh… Ternyata masih ada yang berpikir waras…

Sekarang Rezim Jokowi dengan Pasukan Wereng Coklatnya mengulang lagi arogansi dan bengisnya aparat bersenjata. Masa dari Ormas-ormas yang awalnya dibentuk Soeharto untuk Program Adu-Domba dalam Konflik Horisontal pun mulai disemarakkan lagi…Tentu pelanggaran HAM dan pembunuhan masal ini semua harus diakhiri.

Akhirnya semakin besar masa rakyat yang anti-pati kepada Rezim yang selalu memperalat aparat bersenjata keluar dari fungsi dan tugas yang sebenarnya. Seperti terjadi pada Soekarno dan Soeharto, akhirnya Jokowi juga akan merasakan kejatuhannya oleh masa rakyat. Pasal 28 UUD45 sungguh sakti: Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan dan lain-lain dijamin oleh undang-undang…

Pasca Jokowi, jabatan Kapolri harus dihapus. Seiring dengan Otonomi Provinsi, jabatan tertinggi Polri adalah Kapolda yang dikoordinir oleh Gubernur. Lalu dibentuk badan-badan di tingkat Negara, seperti Badan Keamanan Nasional, Badan Penyelidik Negara dan Badan Polisi Rahasia… Tentu Densus88 dihapus pula!

@SBP
27/8/18

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Kasus Korupsi Jasmas, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Ini Dijebloskan ke Rutan Medaeng

Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Darmawan (Aden) usai diperiksa sebagai saksi terkait aliran dana Jasmas senilai Rp4,9 miliar yang bermasalah tersebut, Selasa (16/7) langsung ditahan penyidik Kejari Tanjung Perak.

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.