Indonesia Pasca Jokowi (19): Saatnya Senjata BUKAN Lagi Alat Kekuasan

Oleh: Sri-Bintang Pamungkas

SERUJI.CO.ID – Apa yang dialami Neno Warisman di Pekanbaru dan Ratna Sarumpaet di Pangkal Pinang bukan hal baru. Sejak jaman Soeharto sudah ada, bahkan lebih bengis dan kejam. Ratna yang old crack seperti SBP pasti tahu, karena dia sudah mengalami berkali-kali di jaman Soeharto…

Tapi tidak ada yang lebih sadis dan kejam dibanding dengan apa yang dialami oleh Marsinah, aktivis buruh perempuan dari Sidoarjo… Marsinah dibunuh dengan badan dan kemaluannya ditusuk-tusuk, hanya karena memimpin buruh berunjukrasa dan mogok… sesuatu yang dijamin Pasal 28 Konstitusi. Di jaman itu lalat hijau yang melakukannya… bukan wereng coklat seperti sekarang. Wartawan Bernas, Jawa Tengah, Udin, juga mengalami hal yang sama: dibunuh… Sampai saat ini kasus-kasus pembunuhan itu tidak pernah terdengar masuk pengadilan.

SBP mengalami beberapa kali dikerjai juga, di antaranya di Yogya… ketika SBY masih Danrem. Ruangan LBH Yogya tempatnya memberikan ceramah sudah dikepung oleh panser-panser dan anakbuah SBY. Juga banyak mobil polisi yang ikut membantu. Maksudnya mau membubarkan, tapi karena tidak tahu tema ceramah akhirnya ikut masuk mendengarkan… Tapi, karena telinga menjadi merah, akhirnya ceramah dibubarkan juga!

Lain waktu, Pilot pesawat yang membawa SBP diminta untuk memarkir di tempat VIP Bandara Adi Soetjipto. Sehingga, puluhan mahasiswa penjemput kecele. SBP sendiri dijemput jeep polisi untuk dibawa ke Kampus tempat seminar dengan pengawasan ketat… Selesai Seminar diantar pulang lagi ke Bandara.

Di Makasar lain lagi. Sesudah dikepung ratusan petugas gabungan TNI dan Polri, listrik dimatikan. Khawatir ada yang main badik, SBP dilarikan dengan sepeda motor pulang ke Asrama HMI. Kejadian yang mirip berlangsung di Palu, Surabaya, Bandung dan lain-lain.

Akhirnya SBP diadili pula, sesudah diumpat dan diserapahi para jenderal, termasuk Panglima ABRI. Dituduh menghina Soeharto, lalu masuk bui… Sebelum Soeharto tersungkur jatuh, penculikan dan penghilangan Pemuda dan Mahasiswa oleh TNI juga marak… Dan sampai sekarang yang hilang belum ditemukan pula…, kecuali 4 Mahasiswa Trisakti yang terbunuh.

Di jaman Habibie, 16+1 mahasiswa dan pemuda tewas ditembak di Kasus Semanggi 1+2. Lalu belasan Pemuda Pam Swakarsa hilang pula nyawanya… Semua perkara itu hilang begitu saja. Sungguh pengecut!

Di jaman Mega dan SBY belasan mahasiswa masuk bui dengan tuduhan menghina Presiden. Belum jera pula dengan sifat represifnya, Rezim SBY membubarkan Kongres Golput di Yogya, Solo dan Bandung. Bersama puluhan peserta Kongres, SBP disekap di Poltabes Yogya selama 8 jam. Di Solo dihadapkan dengan puluhan Polisi Poltabes bersenjata laras bersama anjing-anjingnya.

Belum terhitung dibunuhnya puluhan terduga teroris, baik dengan pelor maupun bom. Ditangkapnya pula aktivis yang membakar baliho bergambar SBY-JK. Tapi dari situ Pasal-pasal Penghinaan kepada Presiden justru berhasil dicabut pada 2006. Setahun kemudian Pasal Kebencian kepada Pemerintah dicabut pula dalam Kasus Unjukrasa di Banda Aceh… Ternyata masih ada yang berpikir waras…

Sekarang Rezim Jokowi dengan Pasukan Wereng Coklatnya mengulang lagi arogansi dan bengisnya aparat bersenjata. Masa dari Ormas-ormas yang awalnya dibentuk Soeharto untuk Program Adu-Domba dalam Konflik Horisontal pun mulai disemarakkan lagi…Tentu pelanggaran HAM dan pembunuhan masal ini semua harus diakhiri.

Akhirnya semakin besar masa rakyat yang anti-pati kepada Rezim yang selalu memperalat aparat bersenjata keluar dari fungsi dan tugas yang sebenarnya. Seperti terjadi pada Soekarno dan Soeharto, akhirnya Jokowi juga akan merasakan kejatuhannya oleh masa rakyat. Pasal 28 UUD45 sungguh sakti: Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan dan lain-lain dijamin oleh undang-undang…

Pasca Jokowi, jabatan Kapolri harus dihapus. Seiring dengan Otonomi Provinsi, jabatan tertinggi Polri adalah Kapolda yang dikoordinir oleh Gubernur. Lalu dibentuk badan-badan di tingkat Negara, seperti Badan Keamanan Nasional, Badan Penyelidik Negara dan Badan Polisi Rahasia… Tentu Densus88 dihapus pula!

@SBP
27/8/18

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo Subianto, “What Is To Be Done”: Catatan atas Pidato Prabowo

Pidato Prabowo Subianto menggelegar di bumi nusantara kemarin malam. Jutaan atau puluhan juta menyaksikan pidato visi-misi tersebut. Dari sisi pidato, Prabowo luar biasa, mampu sebagai "singa podium", yang menjelaskan pikiran-pikirannya seolah berinteraksi dengan suasana audiens dan seolah tanpa teks.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.