PKB Tuding PDIP Gelembungkan Suara di Sejumlah TPS di Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya, Musyafak Rouf menuding Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Surabaya telah melakukan kecurangan pemilu berupa penggelembungan suara Pileg di sejumlah Tempat Pemunguta Suara (TPS) di Kota Surabaya.

Menurut Musyafak, total ada sekitar 24 persen TPS dari total 8.144 TPS yang ada di Surabaya mengalami penggelembungan suara.

“Temuan yang jelas itu, ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama, penggelembungan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS,” ungkap Musyafak, di Surabaya sebagaimana dilansir Merdeka.com, Sabtu (20/4).

Musyafak mengaku sangat yakin dengan temuan penggelembungan yang dilakukan PDIP Surabaya tersebut.

“Saya yakin, saya temukan itu yang terbanyak. Mungkin ada contoh yang lain itu cuma satu, dua, karena kekeliruan atau sudah terlalu payah saja, dan kekeliruannya enggak terlalu. Tapi kalau ini hampir merata, 20, 30 gitu, masif,” jelas Musyafak yang menggelar pertemuan dengan sejumlah Parpol di Surabaya terkait temuannya tersebut di sebuah Hotel di Surabaya Jumat (19/4) hingga Sabtu (20/4) dini hari.

Sejumlah parpol hadir dalam pertemuan yang diadakan PKB untuk membahas temuan penggelembungan suara yang diduga dilakukan PDIP Kota Surabaya. Tampak hadir Ketua DPC Partai Gerindra, BF Sutadi; Ketua Hanura Surabaya, Edi Rahmat dan Sekretaris PKS Surabaya, Cahyo Siswo Utomo.

Musyafak menunjukkan hasil penghitungan suara yang disebutnya terjadi penggelembungan yang masih disimpan di ponselnya.

“Contoh soal, ini ya (di TPS 08 Jambangan). Ini dia dapat 33, dia tulis 53, yang dikurangi ini PKB. Ini mestinya kita dapat 36, ditulis cuma 6. Ini masih di TPS yang lain,” paparnya.

Atas temuan ini, PKB dan Parpol lain yang merasa dirugikan meminta Bawaslu Surabaya agar segera menghentikan proses penghitungan di PPK (tingkat kecamatan).

“Kedua, minta (suara) di seluruh kotak dihitung ulang, termasuk planonya (C1) juga. Hanya untuk Pileg, karena yang kami proses hari ini kan Pileg,” tegas Musyafak.

Selain itu, tambah Musyafak, pihaknya juga akan melapor ke penyelenggara yang lebih atas. Bisa Bawaslu RI, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum), serta Komisi II DPR RI.

“Tentu karena ini masif ya, kita tidak tinggal diam bahwa pelanggaran yang bersifat pidananya juga harus diproses,” tambahnya.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tidak Larang Demo Saat Pelantikan, Jokowi: Dijamin Konstitusi

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pihaknya tidak melarang aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang ingin dilakukan masyarakat, menjelang dan saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih Pilpres 2019, pada tanggal 20 Oktober mendatang.

La Nyalla: Kongres PSSI Merupakan Momentum Mengembalikan Kedaulatan Voters

"Dengan hak suaranya di kongres, voters lah yang akan menjadi penentu hitam putihnya sepakbola negeri ini. Sebab, voters-lah yang memilih 15 pejabat elit PSSI untuk periode 2019-2023. Yaitu Ketua Umum, 2 Wakil Ketua Umum, dan 12 Exco," kata La Nyalla

Rhenald Kasali: CEO Harus Bisa Bedakan Resesi dengan Disrupsi

Pakar disrupsi Indonesia, Prof Rhenald Kasali mengingatkan agar pelaku usaha dan BUMN bisa membedakan ancaman resesi dengan disrupsi. Terlebih saat sejumlah unicorn mulai diuji di pasar modal dan beralih dari angel investor ke publik.

Ditengah Merapatnya Prabowo ke Jokowi, Sandiaga “Deklarasi” Kembali ke Gerindra

Sandiaga Uno yang sebelum Pilpres 2019 menyatakan keluar dari Partai Gerindra untuk berpasangan dengan Prabowo di Pilpres 2019, hari ini Selasa (15/10) menyatakan kembali ke partai asalnya tersebut.

Anda Penderita Tukak Lambung? Catat, Inilah Obat Pengganti Ranitidin Yang Telah Ditarik

Dari laman resmi BPOM yang diakses di Jakarta, Selasa (15/10), menyebut obat dengan Ranitidin saat ini ditarik secara sementara karena diduga mengandung cemaran N-Nitrosodimethylamine (NDMA) yang memicu kanker (karsinogenik).

Sesuai Anjuran Anies, Pemkot Jaktim Siapkan Trotoar Jatinegara Untuk Berdagang PKL

Pemerintah Kota Jakarta Timur saat ini sedang menyiapkan area trotoar di kawasan Jatinegara sebagai area bagi pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dilakukan sesuat dengan permintaan Gubernur Anies Baswedan.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Cara Sederhana Membuat Minyak Alpukat

Coba ganti minyak goreng dengan minyak alpukat, yang bisa anda buat sendiri.