Jika Gatot Nurmantyo Dicalonkan Prabowo dan SBY

Renungan Singkat Indonesia (2), Oleh: Denny JA

SERUJI.CO.ID – Politik yang kompetitif justru akan menguntungkan rakyat banyak. Kubu yang bersaing akan berlomba menarik hati dan pikiran pemilih dengan menawarkan program dan team kerja yang paling memenuhi harapan.

Bagaimana membuat pilpres 2019 menjadi kompetitif?

Salah satu jawabnya, jika Gatot Nurmantyo dicalonkan oleh Prabowo Subianto (Gerindra) dan SBY (Demokrat) menjadi penantang Capres Jokowi. Apalagi jika dalam rombongan Prabowo-SBY, PKS dan PAN, plus PKB ikut serta.

Mungkinkah itu terjadi? Politik adalah seni kemungkinan. Kecuali pohon kelapa tiba tiba berubah menjadi pohon pepaya, segala hal mungkin terjadi dalam politik.


Mungkin menangkah Gatot yang didukung penuh oleh Prabowo dan SBY? Ini harus dijawab dengan data dan preseden yang pernah ada.

Berdasarkan tradisi pemilu langsung presiden di Indonesia, pilpres baru berlangsung tiga kali: 2004, 2009, 2014. Dalam tiga kali pilpres itu, dua kali incumbent, petahana presiden yang tengah menjabat, bertarung kembali.

Bagaimana hasilnya? Megawati selaku incumbent/petahana, dikalahkan SBY di 2004. Tapi SBY selaku petahana di tahun 2009, menang telak. Pilpres 2014 tak melibatkan petahana. Kini 2019, petahana kembali terlibat.

Apa hasilnya jika melawan petahana? Dalam sejarah indonesia, kemungkinan menangnya 50:50. SBY berhasil kalahkan petahana di 2004. Tapi Mega dan JK gagal kalahkan petahana di 2009. Statistik mencatat kemungkinan menang atau kalah melawan petahana presiden 50:50.

Tapi bukankah hasil survei Jokowi vs Gatot Nurmantyo hari ini cukup jauh berjarak? Memang demikianlah jika pemilu masih lama, H-11 bulan. Petahana muncul di media setiap hari. Siapapun penantangnya hanya muncul di media, public expose, kadang kadang saja.

BACA JUGA:  Mencermati Kegagalan Pemerintah Mengantisipasi dan Menangani Tragedi KM Sinar Bangun

Jokowi sudah dikenal oleh di atas 90 persen pemilih. Gatot baru dikenal oleh kurang dari 60 persen pemilih. Jika Gatot dikenal pemilih seluas Jokowi, situasi akan berbeda.

Di tahun 2003, saya banyak menemani SBY. Berdasarkan survei saat itu, jelaslah Megawati jauh melampui SBY. Tapi saya ikut meyakinkan SBY bahwa ia bisa mengalahkan Megawati. Saat itu, Megawati dikenal oleh lebih dari 90 persen. Tapi saat itu, yang mengenal SBY masih di bawah 60 persen. Tapi dari yang mengenal SBY, mereka lebih banyak yang suka SBY.

Sejarah pilpres apalagi pilkada, banyak kasus, petahana yang pada H-11 bulan unggul telak, tapi di hari pemilu ternyata kalah. Di samping kasus petahana Megawati di pilpres 2004, juga kasus petahana Fauzi Bowo di pilkada 2012, Bibit Waluyo di Jawa Tengah 2013.

Kasus paling anyar adalah dikalahkannya Ahok di tahun 2017, setelah H-11 bulan ia menang telak di semua survei.

Jokowi kini memang menang telak dalam aneka survei. Namun banyak isu yang mulai menggerogotinya dan emosional bisa mempengaruhi kantong besar pemilih. Kalangan bawah tak nyaman dengan kondisi ekonomi, terutama isu harga sembako, pengangguran, dan kepemilikan rumah.

Isu tenaga kerja asing, suka atau tidak, tak terhindari ataupun tidak, cukup emosional meningkatkan persepsi negatif terhadap Jokowi. Isu soal Islam politik tak kalah emosionalnya.

Meluasnya hastag #2019PresidenBaru itu bukan kegenitan pemain sosmed belaka. Hastag ini punya akar kuat di benak pemilih. Hanya saja sentimen itu belum menyatu pada satu tokoh, dan belum menemukan para DON pemain politik utama selaku pengusungnya.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi