Meneropong Jaringan Komunikasi Para Koruptor

Oleh: Anna Puji Lestari

SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki dua resolusi besar yang ditargetkan terlaksana pada tahun 2018. KPK berencana menuntaskan dua kasus yang telah merugikan keuangan negara dalam jumlah besar.

Kasus pertama adalah kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) dan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terhadap Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Kasus BLBI yang belum tuntas hingga sekarang ditaksir merugikan keuangan negara hingga Rp 4,58 triliun. KPK baru menetapkan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung sebagai tersangka. Syafruddin diduga menyalahgunakan jabatannya ketika menjabat Ketua BPPN dengan menerbitkan SKL BLBI terhadap obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Pada kasus KTP-el, KPK baru menjerat enam orang, yakni dua mantan pejabat Kemdagri Irman dan Sugiharto, pengusaha rekanan Kemdagri, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo, mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, dan politikus Golkar Markus Nari.

Irman dan Sugiharto telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Setya Novanto masih menjalani proses persidangan, sedangkan Anang Sugiana dan Markus Nari masih dalam penyidikan. Keenamnya diduga secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi proyek KTP-el yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

Selain enam nama yang telah dijerat, terdapat sejumlah nama lain yang disebut terlibat korupsi proyek KTP-el yang menelan anggaran hingga sekitar Rp 5,8 triliun. Dalam surat dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto, tercantum sejumlah nama yang turut menikmati aliran korupsi dana KTP-el.

Fakta global membuktikan bahwa pada kasus korupsi, tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, terdapat sekelompok atau beberapa kelompok yang terlibat membentuk jaringan komunikasi koruptor.

Jaringan komunikasi koruptor adalah saluran yang digunakan oleh koruptor untuk meneruskan pesan dari satu koruptor ke koruptor lain.

Jaringan komunikasi ini bisa dipandang sebagai struktur yang diciptakan oleh kelompok koruptor sebagai sarana komunikasi organisasi.

Dalam suatu jaringan, komunikasi yang dikembangkan kelompok koruptor biasanya unik dan variatif. Dari sejumlah pemberitaan di media massa, terungkap bahwa para koruptor menggunakan berbagai kode dan bahasa daerah ketika berkomunikasi dengan koruptor lain untuk melakukan korupsi sebagai kamuflase.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Divestasi Freeport

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

Akhirnya, Dahnil Anzar Bergabung di Pemerintahan Jokowi Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan

Dahnil yang dikenal sangat keras mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, mengaku baru ia yang ditunjuk Prabowo sebagai staf khusus yang berwenang di bidang Komunikasi publik pada bidang sosial ekonomi dan hubungan antara lembaga.

Begini Tanggapan “Santuy” Anies Baswedan Soal Karikatur “Terendam di Lem Aibon” Tempo

Menanggapi cover majalah Tempo yang sarat kritik tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab dengan "santuy". Berikut tanggapannya.

Istana Tegaskan Mantan Napi Tidak Bisa Jadi Dewan Pengawas KPK

Dengan penjelasan Fadjroel ini, maka terbantah rumor yang beredar bahwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Antasari Azhar akan dipilih Presiden Jokowi sebagai Dewas KPK.

TERPOPULER

Akhirnya, Dahnil Anzar Bergabung di Pemerintahan Jokowi Sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan

Dahnil yang dikenal sangat keras mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya, mengaku baru ia yang ditunjuk Prabowo sebagai staf khusus yang berwenang di bidang Komunikasi publik pada bidang sosial ekonomi dan hubungan antara lembaga.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close