Keluarga Madura Sayangkan Pihak-Pihak Yang Persoalkan Penggratisan Suramadu

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Polemik seputar kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi mengubah status jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) dari jalan tol menjadi non tol atau jalan umum, terus digaungkan sekelompok masyarakat, khususnya dari politisi oposisi yang menganggap kebijakan tersebut politis dalam rangka Pilpres 2019.

Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) menyayangkan pihak-pihak yang telah mempersoalkan kebijakan yang merupakan perjuangan panjang seluruh elemen masyarakat Madura tersebut.

“Perjuangan membebaskan biaya melintas di Jembatan Suramadu tidak ada kaitannya dengan agenda politik menjelang pemilihan presiden. Karena perjuangan itu murni untuk kesejahteraan warga Madura, mengurangi beban warga Madura dan siapapun yang melintas di jembatan Suramadu,” kata Ketua Umum DPP IKAMA H.Rawi lewat rilis yang diterima SERUJI di Surabaya, Selasa (30/10).

Baca juga: Sah, Mulai Hari Ini Jembatan Yang Diresmikan SBY Ini Digratiskan Presiden Jokowi


Diungkapkan H Rawi, DPP IKAMA dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di kediaman Gus Dur, yang diinisiasi oleh Yeny Wahid beberapa waktu lalu, menyampaikan surat khusus kepada Presiden Jokowi dalam rangka meminta Keputusan Presiden untuk pembebasan biaya melintas di Jembatan Suramadu.

“Terlalu berlebihan kalau ada pihak-pihak yang mengaitkan dengan agenda dan kepentikan politik jangka pendek. Mestinya siapapun, termasuk para politisi mendukung pembebasan biaya melintas di Jembatan Suramadu. Karena sejatinya peran serta, kerja keras dan perjuangan politisi harus mengedepankan kepentingan rakyat,” ujarnya.

IKAMA berharap, imbuh H Rawi, dengan pembebasan biaya melintas di Suramadu tersebut akan menjadi daya tarik para investor untuk melakukan investasi dan meningkatkan kunjungan wisata di Pulau Madura.

BACA JUGA:  Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

Baca juga: Untuk Hindari Polemik, SBY Minta Presiden Jokowi Jelaskan Alasan Gratiskan Suramadu

Disampaikan H Rawi, warga Madura mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah membebaskan biaya dan menjadikan Jembatan Suramadu sebagai jalan non tol.

“Semoga mobilitas investasi dan ekonomi di Pulau Madura semakin cepat, tumbuh dan berkembang. Setelah ini, kami berharap Madura menjadi daerah yang maju. Dapat bersaing dengan daerah lain, sehingga Madura dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi pada Sabtu (27/10) meresmikan perubahan status jembatan Suramadu dari jalan tol menjadi non tol atau jalan umum.

Perubahan status Jembatan Suramadu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura. Di pasal 1 Perpres tersebut tertera pengoperasian Jembatan Suramadu sebagai jalan tol diubah menjadi jalan umum tanpa tol.

Baca juga: Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

Selain itu, pada Pasal 2 Perpres tersebut, Presiden RI juga menetapkan penyelenggaraan Jembatan Surabaya-Madura sebagai jalan umum tanpa tol dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang jalan.

Dengan berlakunya Perpres No. 98/2018, Keputusan Presiden No. 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan Ketentuan Pasal 12 huruf b pada Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Menggugat Kepedulian Mahasiswa Atas Nasib Bangsa

Publik saat ini bertanya-tanya, apakah Mahasiswa Indonesia dan juga Organisasi Mahasiswa terutama yang bersifat eksternal kampus seperti HMI, GMKI, GMNI,PMKRI, PMII, IMM, KAMMI dan berbagai Ormawa lainnya masih ada?

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi