close

Keluarga Madura Sayangkan Pihak-Pihak Yang Persoalkan Penggratisan Suramadu

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Polemik seputar kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi mengubah status jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) dari jalan tol menjadi non tol atau jalan umum, terus digaungkan sekelompok masyarakat, khususnya dari politisi oposisi yang menganggap kebijakan tersebut politis dalam rangka Pilpres 2019.

Ikatan Keluarga Madura (IKAMA) menyayangkan pihak-pihak yang telah mempersoalkan kebijakan yang merupakan perjuangan panjang seluruh elemen masyarakat Madura tersebut.

“Perjuangan membebaskan biaya melintas di Jembatan Suramadu tidak ada kaitannya dengan agenda politik menjelang pemilihan presiden. Karena perjuangan itu murni untuk kesejahteraan warga Madura, mengurangi beban warga Madura dan siapapun yang melintas di jembatan Suramadu,” kata Ketua Umum DPP IKAMA H.Rawi lewat rilis yang diterima SERUJI di Surabaya, Selasa (30/10).

Baca juga: Sah, Mulai Hari Ini Jembatan Yang Diresmikan SBY Ini Digratiskan Presiden Jokowi


Diungkapkan H Rawi, DPP IKAMA dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi di kediaman Gus Dur, yang diinisiasi oleh Yeny Wahid beberapa waktu lalu, menyampaikan surat khusus kepada Presiden Jokowi dalam rangka meminta Keputusan Presiden untuk pembebasan biaya melintas di Jembatan Suramadu.

“Terlalu berlebihan kalau ada pihak-pihak yang mengaitkan dengan agenda dan kepentikan politik jangka pendek. Mestinya siapapun, termasuk para politisi mendukung pembebasan biaya melintas di Jembatan Suramadu. Karena sejatinya peran serta, kerja keras dan perjuangan politisi harus mengedepankan kepentingan rakyat,” ujarnya.

IKAMA berharap, imbuh H Rawi, dengan pembebasan biaya melintas di Suramadu tersebut akan menjadi daya tarik para investor untuk melakukan investasi dan meningkatkan kunjungan wisata di Pulau Madura.

Baca juga: Untuk Hindari Polemik, SBY Minta Presiden Jokowi Jelaskan Alasan Gratiskan Suramadu

Disampaikan H Rawi, warga Madura mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah membebaskan biaya dan menjadikan Jembatan Suramadu sebagai jalan non tol.

“Semoga mobilitas investasi dan ekonomi di Pulau Madura semakin cepat, tumbuh dan berkembang. Setelah ini, kami berharap Madura menjadi daerah yang maju. Dapat bersaing dengan daerah lain, sehingga Madura dapat berkontribusi dalam pembangunan nasional,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi pada Sabtu (27/10) meresmikan perubahan status jembatan Suramadu dari jalan tol menjadi non tol atau jalan umum.

Perubahan status Jembatan Suramadu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura. Di pasal 1 Perpres tersebut tertera pengoperasian Jembatan Suramadu sebagai jalan tol diubah menjadi jalan umum tanpa tol.

Baca juga: Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

Selain itu, pada Pasal 2 Perpres tersebut, Presiden RI juga menetapkan penyelenggaraan Jembatan Surabaya-Madura sebagai jalan umum tanpa tol dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang jalan.

Dengan berlakunya Perpres No. 98/2018, Keputusan Presiden No. 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan Ketentuan Pasal 12 huruf b pada Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Puasa: Detoksifikasi Dalam Kehidupan Bergelimang Racun

Penelitian juga menunjukkan bahwa pada saat puasa kadar DDT didapatkan meningkat dalam feses, urin dan keringat mereka yang sedang berpuasa. Ini lah salah satu manfaat utama puasa dalam bidang kesehatan, detoksifikasi, purifikasi.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

BPN Tiba di MK, Petugas Tutup Jalan Abdul Moeis

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Aparat gabungan menutup Jalan Abdul Moeis,...

BPN Ajukan Gugatan Sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon...

Polisi Diminta Mengusut Kasus Pembakaran Mapolsek Tambelangan Hingga Tuntas

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa...

Jokowi Nyatakan Terbuka Untuk Bertemu Dengan Prabowo

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menyatakan dirinya selalu terbuka...

Polisi dan TNI Tutup Jalan Menuju Kantor Kementerian dan MK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Polisi dan TNI masih menutup sejumlah...

Delapan Kompi Gabungan TNI dan Polri Disiagakan di MK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kepolisian menyiapkan delapan kompi pasukan untuk...

TERPOPULER

Viral: Video Prajurit TNI AD Cegah Polisi Keroyok Peserta Aksi 22 Mei

Diduga video tersebut terkait dengan peristiwa unjuk rasa 22 Mei yang berlangsung di Jakarta, namun tidak diketahui dimana lokasi video tersebut diambil.

BPN Undur ke MK, Pengamat: Dulu Mau Bawa 10 Truk Bukti, Satu Pun Tidak Muncul

"Dulu waktu menggugat hasil Pilpres 2014 juga dilakukan hari terakhir. Gembar-gembornya akan membawa 10 truk kontainer bukti kecurangan, ternyata satu truk pun tidak pernah muncul," kata Ari

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama