Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Oleh: Prof Dr.Hasim Purba,SH.MHum, Guru Besar FH USU & Dekan Fak.Hukum Iniversitas Harapan Medan.

SERUJI.CO.ID – Negara dan Bangsa ini diperjuangkan dan dimerdekakan dari cengkraman penjajah oleh para pejuang dan pahlawan kemerdekaan dengan pertaruhan jiwa raga dan tetes darah. Juga yang tak pernah lepas dari permohonan do’a dan pertolongan Allah SWT dengan pekik perjuangan kemerdekaan “ALLAHU AKBAR” sebagai sumber motivasi dan ruh perjuangan tersebut.

Artinya fakta sejarah ini jelas membuktikan kepada seluruh anak bangsa bahwa negara dan bangsa ini dilahirkan tidak terlepas dari Ridho Allah SWT. Hal ini termaktub dalam Alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945 yang antara lain berbunyi ‘Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa..’.

Pernyataan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 jelas bagi kita semua anak bangsa yang komit terhadap Pancasila sebagai idiologi bangsa dan begara, serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara mengakui adanya Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan oleh karena itu secara mutatis mutandis juga harus mengakui dan mematuhi hukum-hukum yang diturunkan-Nya sebagai pedoman hidup baik dalam kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan kehidupan pergaulan antar bangsa di jagat raya ini, serta kehidupan di akhirat kelak yang mutlak harus kita imani (yakini).

Oleh karena itu tidak ada tempat bagi siapapun, bagi partai politik apapun, bagi organisasi apapun, serta kelompok manapun yang bersikap ahistoris apalagi yang bersikap kontra terhadap apa yang diwariskan para pahlawan pejuang kemerdekaan dan apa yang digariskan para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Sikap Keliru PSI Menolak Perda Syariah

Beredarnya pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sdri Grace Natalie yang antara lain berisi bahwa Partainya tidak akan pernah mendukung Perda-Perda Syariah adalah suatu sikap yang keliru dan bertentangan dengan Idiologi Pancasila dan UUD 1945. Mungkin karena kurang memahami bagaimana produk hukum dirumuskan, dibahas dan disahkan serta diberlakukan di Indonesia ini.

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu produk hukum dalam tatanan hierarki peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap peraturan perundang-undangan dibentuk harus didasarkan beberapa landasan seperti landasan Filosofis, landasan Konstitusional, dan landasan Sosiologis.

19 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close