Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Oleh: Prof Dr.Hasim Purba,SH.MHum, Guru Besar FH USU & Dekan Fak.Hukum Iniversitas Harapan Medan.

SERUJI.CO.ID – Negara dan Bangsa ini diperjuangkan dan dimerdekakan dari cengkraman penjajah oleh para pejuang dan pahlawan kemerdekaan dengan pertaruhan jiwa raga dan tetes darah. Juga yang tak pernah lepas dari permohonan do’a dan pertolongan Allah SWT dengan pekik perjuangan kemerdekaan “ALLAHU AKBAR” sebagai sumber motivasi dan ruh perjuangan tersebut.

Artinya fakta sejarah ini jelas membuktikan kepada seluruh anak bangsa bahwa negara dan bangsa ini dilahirkan tidak terlepas dari Ridho Allah SWT. Hal ini termaktub dalam Alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945 yang antara lain berbunyi ‘Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa..’.

Pernyataan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 jelas bagi kita semua anak bangsa yang komit terhadap Pancasila sebagai idiologi bangsa dan begara, serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara mengakui adanya Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan oleh karena itu secara mutatis mutandis juga harus mengakui dan mematuhi hukum-hukum yang diturunkan-Nya sebagai pedoman hidup baik dalam kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan kehidupan pergaulan antar bangsa di jagat raya ini, serta kehidupan di akhirat kelak yang mutlak harus kita imani (yakini).

BACA JUGA:  Tragedi Lion Air JT-610: Momentum Peningkatan Kesadaran Hukum Keselamatan Penerbangan

Oleh karena itu tidak ada tempat bagi siapapun, bagi partai politik apapun, bagi organisasi apapun, serta kelompok manapun yang bersikap ahistoris apalagi yang bersikap kontra terhadap apa yang diwariskan para pahlawan pejuang kemerdekaan dan apa yang digariskan para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.


Sikap Keliru PSI Menolak Perda Syariah

Beredarnya pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sdri Grace Natalie yang antara lain berisi bahwa Partainya tidak akan pernah mendukung Perda-Perda Syariah adalah suatu sikap yang keliru dan bertentangan dengan Idiologi Pancasila dan UUD 1945. Mungkin karena kurang memahami bagaimana produk hukum dirumuskan, dibahas dan disahkan serta diberlakukan di Indonesia ini.

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu produk hukum dalam tatanan hierarki peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap peraturan perundang-undangan dibentuk harus didasarkan beberapa landasan seperti landasan Filosofis, landasan Konstitusional, dan landasan Sosiologis.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Olahraga, Mulai Saja!

Nah, seperti pasien di atas, memulai olahraga itu sebenarnya tidak sulit. Cukup cari satu saja motivasi yang kuat, dan kemudian lakukan saja. Anda tidak perlu ruang, perlengkapan, sepatu, kaos khusus misalnya untuk itu -kalau ada barangkali lebih baik.

19 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Isu Kuatkan Ekonomi Umat pun Disuarakan oleh TGB Zainul Majdi

Bagi dunia politik, apa beda politisi dengan pemimpin? Orientasi politisi adalah jabatan. Mereka hanya tamu di dunia politik karena datang dan pergi sesuai dengan menang atau kalah dalam pemilihan umum.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi