Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Oleh: Prof Dr.Hasim Purba,SH.MHum, Guru Besar FH USU & Dekan Fak.Hukum Iniversitas Harapan Medan.

SERUJI.CO.ID – Negara dan Bangsa ini diperjuangkan dan dimerdekakan dari cengkraman penjajah oleh para pejuang dan pahlawan kemerdekaan dengan pertaruhan jiwa raga dan tetes darah. Juga yang tak pernah lepas dari permohonan do’a dan pertolongan Allah SWT dengan pekik perjuangan kemerdekaan “ALLAHU AKBAR” sebagai sumber motivasi dan ruh perjuangan tersebut.

Artinya fakta sejarah ini jelas membuktikan kepada seluruh anak bangsa bahwa negara dan bangsa ini dilahirkan tidak terlepas dari Ridho Allah SWT. Hal ini termaktub dalam Alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945 yang antara lain berbunyi ‘Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa..’.

Pernyataan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 jelas bagi kita semua anak bangsa yang komit terhadap Pancasila sebagai idiologi bangsa dan begara, serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara mengakui adanya Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan oleh karena itu secara mutatis mutandis juga harus mengakui dan mematuhi hukum-hukum yang diturunkan-Nya sebagai pedoman hidup baik dalam kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan kehidupan pergaulan antar bangsa di jagat raya ini, serta kehidupan di akhirat kelak yang mutlak harus kita imani (yakini).

Oleh karena itu tidak ada tempat bagi siapapun, bagi partai politik apapun, bagi organisasi apapun, serta kelompok manapun yang bersikap ahistoris apalagi yang bersikap kontra terhadap apa yang diwariskan para pahlawan pejuang kemerdekaan dan apa yang digariskan para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Sikap Keliru PSI Menolak Perda Syariah

Beredarnya pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sdri Grace Natalie yang antara lain berisi bahwa Partainya tidak akan pernah mendukung Perda-Perda Syariah adalah suatu sikap yang keliru dan bertentangan dengan Idiologi Pancasila dan UUD 1945. Mungkin karena kurang memahami bagaimana produk hukum dirumuskan, dibahas dan disahkan serta diberlakukan di Indonesia ini.

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu produk hukum dalam tatanan hierarki peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap peraturan perundang-undangan dibentuk harus didasarkan beberapa landasan seperti landasan Filosofis, landasan Konstitusional, dan landasan Sosiologis.

19 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER