Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Oleh: Prof Dr.Hasim Purba,SH.MHum, Guru Besar FH USU & Dekan Fak.Hukum Iniversitas Harapan Medan.


SERUJI.CO.ID – Negara dan Bangsa ini diperjuangkan dan dimerdekakan dari cengkraman penjajah oleh para pejuang dan pahlawan kemerdekaan dengan pertaruhan jiwa raga dan tetes darah. Juga yang tak pernah lepas dari permohonan do’a dan pertolongan Allah SWT dengan pekik perjuangan kemerdekaan “ALLAHU AKBAR” sebagai sumber motivasi dan ruh perjuangan tersebut.

Artinya fakta sejarah ini jelas membuktikan kepada seluruh anak bangsa bahwa negara dan bangsa ini dilahirkan tidak terlepas dari Ridho Allah SWT. Hal ini termaktub dalam Alinea ke-3 Pembukaan UUD 1945 yang antara lain berbunyi ‘Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa..’.

Pernyataan yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 jelas bagi kita semua anak bangsa yang komit terhadap Pancasila sebagai idiologi bangsa dan begara, serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara mengakui adanya Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan oleh karena itu secara mutatis mutandis juga harus mengakui dan mematuhi hukum-hukum yang diturunkan-Nya sebagai pedoman hidup baik dalam kehidupan individu, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan kehidupan pergaulan antar bangsa di jagat raya ini, serta kehidupan di akhirat kelak yang mutlak harus kita imani (yakini).

Oleh karena itu tidak ada tempat bagi siapapun, bagi partai politik apapun, bagi organisasi apapun, serta kelompok manapun yang bersikap ahistoris apalagi yang bersikap kontra terhadap apa yang diwariskan para pahlawan pejuang kemerdekaan dan apa yang digariskan para Pendiri Bangsa (Founding Fathers) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Sikap Keliru PSI Menolak Perda Syariah

Beredarnya pernyataan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sdri Grace Natalie yang antara lain berisi bahwa Partainya tidak akan pernah mendukung Perda-Perda Syariah adalah suatu sikap yang keliru dan bertentangan dengan Idiologi Pancasila dan UUD 1945. Mungkin karena kurang memahami bagaimana produk hukum dirumuskan, dibahas dan disahkan serta diberlakukan di Indonesia ini.

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu produk hukum dalam tatanan hierarki peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap peraturan perundang-undangan dibentuk harus didasarkan beberapa landasan seperti landasan Filosofis, landasan Konstitusional, dan landasan Sosiologis.

19 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close