close

Sah, Mulai Hari Ini Jembatan Yang Diresmikan SBY Ini Digratiskan Presiden Jokowi

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Setelah diusulkan berbagai pihak sekian lama, sejak dibangun dan diresmikan Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 10 Juni 2009, akhirnya mulai hari ini, Sabtu (27/10), jembatan Surabaya Madura (Suramadu) resmi digratiskan pengunaannya bagi kendaraan apapun yang melintas.

“Atas usulan dari berbagai pihak pada hari ini Jembatan Tol Suramadu resmi menjadi jembatan Nontol biasa,” kata Presiden Jokowi saat meresmikan perubahan status jembatan Suramadu dari Tol menjadi Nontol, Sabtu (27/10).

Presiden Jokowi meresmikan perubahan status Jembatan yang ground breaking-nya dilakukan semasa Presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarno Putri pada 20 Agustus 2003, di pertengahan jembatan yang menghubungkan Pulau Madura dengan Pulau Jawa.

Baca juga: Mulai Besok Jembatan Suramadu Digratiskan, Begini Kata TKN Jokowi-KH Ma’ruf


Kepala Negara mengharapkan dengan perubahan menjadi jembatan Nontol, pertumbuhan ekonomi Pulau Madura akan semakin baik. Investasi akan semakin banyak, baik properti maupun turisme.

Dengan perubahan status itu maka tidak ada lagi tarif bagi kendaraan yang melintas di jembatan itu.

“Memang selama ini dengan jalan tol ini negara mendapat pemasukan tetapi tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di Madura,” ujar Presiden.

Menurut Kepala Negara, keputusan itu merupakan keputusan untuk rasa keadilan bagi seluruh rakyat terutama Madura.

Baca juga: 8 Tahun Jembatan Suramadu Berdiri, Angka Kemiskinan di Madura Tetap Tinggi

Presiden menjelaskan pada 2015, ada masukan dan saran dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan Keluarga Besar Ikatan Keluarga Madura yang menyampaikan kepada dirinya supaya sepeda motor digratiskan melintas jembatan. “Setelah dilakukan kajian, kita gratiskan,” katanya.

Kemudian pada tahun 2016, ada usulan pemotongan tarif yang kemudian dipotong sebesar 50 persen.

“Tapi itu belum memberi dampak bagi pertumbuham ekonomi, kita lihat ketimpangan ekonomi dan kemiskinan Madura dengan daerah-daerah di Jawa Timur seperti, Surabaya, Gresik masih tinggi,” katanya.

Presiden Jokowi menyebutkan angka kemiskinan berbagai daerah di Jawa Timur itu hanya 4,6 persen sementara di Madura 16 -23 persen.

Untuk diketahui, perubahan status Jembatan Suramadu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 Tahun 2018 tentang Jembatan Surabaya-Madura. Di pasal 1 Perpres tersebut tertera pengoperasian Jembatan Suramadu sebagai jalan tol diubah menjadi jalan umum tanpa tol.

Selain itu, pada Pasal 2 Perpres tersebut, Presiden RI juga menetapkan penyelenggaraan Jembatan Surabaya-Madura sebagai jalan umum tanpa tol dilaksanakan oleh Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang jalan.

Dengan berlakunya Perpres No. 98/2018, Keputusan Presiden No. 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan Ketentuan Pasal 12 huruf b pada Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Pemungutan Suara Ulang Berpotensi Terjadi di Sekitar 10 TPS Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Sedikitnya 10 Tempat Pemungutan Suara (TPS)...

Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019 Kota Medan Dimulai Hari Ini

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota...

Tabrak Satu Mobil dan Empat Motor, Polisi Belum Tetapkan Denny Sebagai Tersangka

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Denny Supari (36), pelaku kecelakaan lalu...

Hingga Kini Tercatat Satu Distrik di Intan Jaya Yang Belum Lakukan Pemungutan Suara

JAYAPURA, SERUJI.CO.ID - Ketua KPU Papua Theodorus Kossay mengakui, hingga...

KPUD Jakarta Percepat “Entri-Pindai” Data Form C1

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta...

Jelang UN SMP, Kemendikbud Minta Ujian Harus Mengutamakan Kejujuran

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)...

TERPOPULER

Hitung Cepat: Prabowo Menang di 20 Provinsi Namun Kalah Nasional, Begini Perhitungannya

Namun, walau unggul di lebih banyak Provinsi, Prabowo-Sandi secara nasional hanya mampu kumpulkan 45,7 persen suara, masih kalah peroleh suara dari Jokowi-KH Ma’ruf yang unggul di 54,30 persen.

Hitung Cepat: Prabowo Unggul di 20 Provinsi, Jokowi di 14 Provinsi

Terlihat, pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga unggul di 20 provinsi di Indonesia. Sementara pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH Ma'ruf Amin hanya unggul di 14 provinsi yang ada di Indonesia.

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Soal Sujud Syukur Prabowo, Begini Pendapat Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah

Kata Busyro, sujud syukur menjadi tanpa dasar apabila ditujukan untuk merayakan kemenangan, sementara hasil resmi pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum diumumkan.