Ingatkan Janji Prabowo, Sohibul Iman Yakin Kursi Wagub DKI Untuk PKS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman tetap berkeyakinan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggal Sandiaga Uno karena mencalonkan diri sebagai cawapres untuk berlaga di Pilpres 2019, akan jadi milik PKS.

Hal tersebut disampaikan Sohibul kepada awak media di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Ahad (28/10) malam, terkait dengan pernyataan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, yang menyerahkan urusan siapa yang akan menduduki kursi orang nomor dua di DKI tersebut, ke Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik.

Keyakinan tersebut, kata Sohibul, karena adanya janji dari Prabowo sebelum penetapan capres-cawapres, yang akan menyerahkan kursi Wakil Gubernur DKI kepada PKS.

“Sesuai kesepakatan awal, kursi Wagub DKI telah menjadi hak PKS. Ada dua calon yang akan diajukan, dua-duanya dari PKS,” kata Sohibul menegaskan.

Baca juga: Ternyata, Bukan Prabowo Penentu Pengisi Kursi Wagub DKI, Tapi Pria Ini

Disampaikan oleh Sohibul, partainya akan mengadakan pertemuan dengan Gerindra untuk membicarakan hal tersebut, dan diharapkan pekan ini urusan penentuan calon Wagub DKI itu akan selesai.

“Pekan ini saya sudah meminta waktu kepada Pak Prabowo untuk bertemu,” ungkapnya.

Terkait dengan kembali beredarnya nama M Taufik yang akan diusung DPD Gerindra DKI Jakarta, Sohibul tetap berkeyakinan Gerindra tidak akan mengingkari komitmennya.

“Jika Gerindra juga ajukan nama, PKS ajukan nama, kami pasti tidak akan dapat,” kata Sohibul.

Baca juga: Soal Wagub DKI Diserahkan Prabowo Pada Dirinya, M Taufik: Itu Tanda Bagus

Sohibul berkeyakinan, sesuai dengan janji Prabowo, maka Gerindra tidak akan mengajukan nama untuk ikut memperebutkan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

“Komitmen Gerindra akan mempengaruhi elektabilitas (Prabowo, red) di ruang publik,” tukasnya. (ARif R)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.