Terkait Keinginan PKB Dapat 10 Kursi Menteri, Jusuf Kalla: Yang Lain Dapat Apa?

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf, Jusuf Kalla (JK), menilai permintaan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berlebihan untuk mendapat 10 kursi menteri apabila Jokowi kembali memenangi Pilpres 2019.

“Kalau ada partai yang mau 10 (kursi menteri, red), yang lain dapat apa? Kan sama-sama berjuang, maka tentu dengan arif pasti juga (membaginya). Kalau (minta) 10 ya tentu berlebihan lah,” kata pria yang juga Wakil Presiden ini kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (29/1).

JK menceritakan porsi jabatan menteri di Kabinet Indonesia Kerja Jokowi-JK saat ini terbagi dua, yakni dari kalangan profesional dan politikus. Sehingga, apabila Jokowi ingin menggunakan pola yang sama bila menang Pilpres nanti, maka setidaknya jatah menteri untuk partai politik paling banyak 17 kursi.

“Jadi sekarang ini (menteri) yang politisi itu kira-kira 16 sampai 17 (orang), setengahnya. Memang ada juga tentu partai-partai dengan kursi yang banyak diberikan kursi yang cukup, yang lebih baiklah, tergantung partainya nanti mendukung,” jelasnya.


Jumlah jatah kursi menteri tersebut menjadi hak prerogatif Presiden, kata JK, sehingga apabila partai menuntut terlalu banyak, maka hal itu dapat mengubah konstelasi politik khususnya dukungan terhadap pasangan calon Jokowi-Ma’ruf.

BACA JUGA:  Ikuti Tes Psikologi dan Gambar, Khofifah Lalui Tanpa Kesulitan

“Otomatis (itu) hak prerogatif Presiden tentu. Tapi Pak Presiden akan pertimbangkan sejauh mana upaya partai itu memenangkan presiden yang terpilih, (polanya) selalu begitu,” ujarnya.

Sebelumnya, saat menerima audiensi Muslimat NU di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin mengatakan partainya berharap dapat memperoleh 10 jatah kursi menteri apabila Jokowi-KH Ma’ruf memenangi Pilpres 2019.

“Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapat 10 kursi menteri,” kata Muhaimin di Jakarta, Ahad (27/1).

Dia mengatakan di Kabinet Indonesia Kerja, PKB mendapatkan jatah empat kursi menteri, yakni Menteri Pemuda Olahraga (Menpora), Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), dan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristek Dikti).

Ke depannya, Cak Imin berharap PKB mendapat jatah kursi menteri di bidang perekonomian, dengan harapan bisa membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera.

“Kalau menteri 10 terutama Menteri Keuangan agar ekonomi bisa lebih cepat makmur dan sejahtera,” tukasnya. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

12 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

NKRI Adil dan Beradab

Mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila adalah ahistoris dan tidak logis. Apalagi, faktanya, syariat Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi