Berkunjung ke Indonesia, Putra Mahkota Saudi Dijadwalkan Bertemu Jokowi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman akan melakukan kunjungan ke Indonesia pada pertengahan atau pekan ketiga Februari 2019 dalam rangkaian lawatannya ke beberapa negara.

Dikutip dari Antara, Rabu (13/2), diplomat mengonfirmasi rencana kunjungan tersebut dan menyebut bahwa Pangeran Mohammed diperkirakan tiba di Indonesia pada 19 Februari 2019.

Dalam kunjungan itu, Putra Mahkota Arab Saudi akan melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi yang dilanjutkan dengan jamuan makan siang. Setelah itu, Mohammed akan bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Mohammed bin Salman Akan Umumkan Sejumlah Investasi di Asia

Mohammed bin Salman
Presiden Donal Trump dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.


Dilansir dari kantor berita Reuters, Rabu (13/2), Mohammed bin Salman diperkirakan akan mengumumkan investasi di sektor energi dan infrastruktur saat melakukan kunjungan ke India dan Pakistan dalam beberapa hari ke depan.

Pangeran Mohammed diperkirakan akan mengumumkan langkah itu sebagai bagian dari upayanya untuk menggenjot perekonomian Arab Saudi selain mengekspor minyak.

BACA JUGA:  Letjen Doni Monardo Resmi Dilantik Jadi Kepala BNPB

Selain India dan Pakistan, Pangeran Mohammed juga dijadwalkan mengunjungi China, Malaysia dan Indonesia dalam lawatan yang akan menjadi kunjungan pertamanya ke kawasan.

Kerjasama Arab Saudi-Indonesia Bangun Kilang Minyak di Cilacap

Kilang Badak, di Bontang milik Pertamina

Tahun lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah melakukan pertemuan bilateral dengan Pangeran Mohammed di sela-sela kunjungan mereka menghadiri KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, November 2018.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara itu, salah satunya, membicarakan pembangunan kilang minyak di Cilacap, Jawa Tengah. Arab Saudi menanamkan modal senilai Rp86 triliun atau 6 miliar dolar AS pada pembangunan kilang itu.

Selain upaya percepatan pembangunan kilang minyak di Cilacap, Putra Mahkota Arab Saudi juga meminta kerja sama terkait proyek itu, yakni pemberian pelatihan tenaga kerja dan pertukaran teknologi.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

The SOMAD Power

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi