Wapres JK: “People Power” Hanya Terjadi Jika Ada Krisis Ekonomi dan Politik

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan gerakan massa atau kini dikenal akrab dengan istilah “people power” hanya terjadi apabila negara mengalami krisis ekonomi dan politik secara bersamaan, sementara keduanya saat ini tidak terjadi di Indonesia.

“‘People power’ itu hanya bisa apabila ada dua hal yang terjadi secara bersamaan, krisis ekonomi dan krisis politik. Ini tidak terjadi. Ekonomi baik, bahwa ada kekecewaan di bidang politik, itu biasa terjadi,” kata JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (21/5).

Rencana unjuk rasa pada Rabu (22/5) akan dilakukan oleh sejumlah kelompok yang menolak hasil Pilpres 2019 yang telah disahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rencana aksi tersebut mendapat reaksi dari sejumlah negara asing yang memberikan peringatan kepada warga masing-masing negara untuk menjauhi lokasi demo, antara lain Gedung KPU RI, Gedung Bawaslu RI, kawasan Jalan MH. Thamrin, Bundaran HI dan sekitarnya.

Terkait hal tersebut, JK mengimbau agar massa pendemo melakukan aksinya dengan tertib dan tidak melanggar peraturan. Unjuk rasa, lanjut JK, juga tidak akan mengganggu keabsahan hasil Pilpres hingga waktu pelantikan capres-cawapres terpilih.

“Saya kira demo itu untuk mendukung proses (pengajuan sengketa ke MK) itu. Silakan saja. Kita kan negara demokrasi yang orang punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Tapi tidak mengganggu keabsahan dan juga pelantikan nanti,” ujarnya.

Selasa pagi, KPU menetapkan perolehan suara Pilpres 2019 dari 34 Provinsi dan 130 PPLN, yakni pasangan 01 Jokowi-Ma’ruf memperoleh 85.607.362 suara atau 55,50 persen, sementara pasangan 02 Prabowo-Sandiaga memeroleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen.

Jumlah pemilih nasional dalam Pilpres 2019 mencapai 199.987.870 pemilih, dengan jumlah suara sah Pilpres sebanyak 154.257.601 suara.

MK membuka kemungkinan bagi pihak yang tidak terima terhadap hasil keputusan KPU melalui penyelesaian sengketa Pilpres 2019. Pendaftaran sengketa Pilpres 2019 mulai dibuka Rabu (22/5) dan ditutup pada Jumat (24/5) pukul 23.59 WIB.

Apabila ada pengajuan sengketa Pilpres, maka penetapan capres dan cawapres terpilih oleh KPU akan dilakukan setelah sengketa tersebut selesai diputus MK pada 28 Juni.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi