Nilai Penanggulangan Bencana Mundur, Fahira: Presiden ke Depan Harus Punya Visi Besar

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Anggota DPD RI Fahiri Idris menilai dalam empat tahun terakhir ini penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia mulai dari kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana bahkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak mengalami kemajuan signifikan dari masa sebelumnya.

Bahkan, kata Fahira, banyak pihak yang berpendapat mengalami kemunduran. Oleh karena itu, menurutnya, Presiden ke depan harus punya visi besar penanggulangan bencana.

“Padahal semasa Presiden SBY, Indonesia sudah menjadi focal point penanggulangan bencana tidak hanya di regional Asia tetapi juga dunia. Banyak negara berkembang yang belajar dari Indonesia cara penanganan bencana. Oleh karena itu, bangsa ini tidak punya pilihan lain, selain mempunyai Presiden yang punya visi besar penanggulangan bencana,” kata Fahira Idris lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI di Jakarta, Jumat (28/12).

Dijelaskan Senator asal DKI Jakarta ini, bencana besar gempabumi dan tsunami Aceh pada tahun 2004 dapat dikatakan menjadi wake up call bagi bangsa ini terhadap penanggulangan bencana.

“Gempabumi dan tsunami Aceh yang merenggut lebih dari 240 ribu jiwa, meluluhlantakan seisi kota dan mengakibatkan kerugian lebih dari Rp. 42 triliun ini, menyadarkan bangsa ini bahwa kita hidup berdampingan dengan bencanam,” tuturnya.

Letak Indonesia yang ada di cincin api Pasifik, imbuhnya, memang rentan terhadap guncangan gempa besar dan letusan gunung berapi yang berpotensi tsunami. Setelah Aceh, ketangguhan Indonesia terhadap bencana kembali diuji mulai dari gempabumi Yogyakarta (2006), gempabumi Padang (2009), tsunami Mentawai, erupsi Merapi Yogyakarta, hingga banjir bandang Wasior (2010).

“Dan bencana yang terjadi sepanjang 2018 yaitu gempabumi Lombok, gempabumi dan tsunami Palu-Donggala, serta terakhir tsunami Banten-Lampung,” ujarnya.

Menurut Fahira, idealnya penanggulangan bencana di Indonesia dalam empat tahun terakhir ini bisa lebih terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

“Karena semua perangkat, baik itu dari sisi regulasi (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana) maupun badan penyelenggaraan penanggulangan bencana, semuanya sudah tersedia,” tukasnya.

Ditambah pengalaman penanggulangan berbagai bencana pascagempabumi dan tsunami Aceh, harusnya, menurut Fahira, penanggulangan bencana yang terjadi sepanjang 2018 ini berjalan lebih baik dan maju, bukan malah sebaliknya.

“Saya mau ingatkan kepada kedua capres bahwa penanggulangan bencana sesuai amanat undang-undang adalah bagian integral dan menjadi prioritas pembangunan nasional. Jangan hanya sebatas narasi dalam visi misi dan dalam RPJMN, tetapi political will mulai dari anggaran hingga program aksinya tidak menjadi prioritas,” pungkas Fahira.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.