Subsidi Parpol Meroket, Subsidi untuk Rakyat di-Delete

Oleh: Gigih Guntoro, Direktur Eksekutif Indonesian Club

SERUJI.CO.ID – Diterbitkan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah langkah berani Pemerintahan yang cenderung politis demi kepentingan 2019 yang justru telah menambah beban defisit APBN, dan tentunya mencederai asas keadilan bagi rakyat.

Praktis jika terjadinya defisit APBN maka untuk mengejar percepatan pembangunan infrastruktur tentu dari hutang lagi. PP tersebut juga telah melegitimasi negara dalam memberikan kenaikan subsidi ataupun BLT kepada Parpol.

Sungguh ironis, ditengah kenaikan subsidi Parpol yang mencapai Rp.1000 per suara dengan total kenaikan dana Parpol mencapai Rp. 111,5 Milyar per tahun dari 13,42 Milyar menjadi Rp.124,92 Milyar per tahun untuk membiayai 12 Parpol Peserta Pemilu 2014.

Seolah dengan kenaikan subsidi Parpol telah memberikan oase kekeringan keuangan yang selama ini menjadi beban Parpol menjelang Pemilu 2019. Sementara disisi lain, Pemerintahan justru melakukan pengurangan subsidi kepada rakyat seperti TDL, BBM, sektor pertanian ( Bibit, Pupuk, dll) dan tambahan beban kesulitan ekonomi lainnya yang menjadikan rakyat masih dalam kubangan kemiskinan.

Landasan diterbitkan PP ini adalah dalam rangka untuk mengurangi angka korupsi yang selama ini diproduksi oleh parpol. Dan kenaikan subsidi parpol dapat digunakan untuk melakukan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat dan untuk biaya operasional sekretariatan parpol.

Namun, prakteknya akan jauh api dari panggang ketika akar persoalan pada system politik liberal dengan biaya politik tinggi masih berlangsung ( Pemilu Langsung dan Pilkada Langsung). Bukankah dalam politik liberal tidak ada yang gratis, dan bukan rahasia umum lagi untuk menjadi anggota DPR dan ataupun kepala daerah bisa menghabiskan dana puluhan milyar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.