Legislator PKS Sumbangkan Seluruh Gaji Oktober untuk Korban Gempa Sulteng

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menginstruksikan anggotanya menyumbangkan gaji bulan Oktober untuk disalurkan kepada korban bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang hingga kini korbannya tercatat mencapai 1.234 orang meninggal dunia.

“Sebagai Ketua Fraksi PKS DPR RI, saya sudah instruksikan kepada seluruh legislator PKS khususnya di tingkat pusat agar menyumbangkan gajinya di bulan Oktober untuk korban gempa dan tsunami Palu, Sigi dan Donggala. Mudah-mudahan inisiatif ini bisa meringankan korban dan memotivasi sesama legislator lainnya,” kata Jazuli di Jakarta, Selasa (2/10).

Selain legislator pusat, dirinya mengimbau kepada seluruh legislator daerah dari PKS seluruh Indonesia untuk menyisihkan gajinya sebagai bentuk kepedulian dan rasa kemanusiaan bagi saudara-saudara sebangsa yang sedang tertimpa musibah.

Dia berharap adanya bantuan kemanusiaan dari berbagai elemen dapat terkumpul dengan cepat dan mencukupi serta efektif tersalurkan kepada masyarakat.

Untuk teknis pengelolaan bantuan dan pengawasan penanggulangan bencana, pihaknya membentuk Tim Fraksi PKS DPR Peduli Bencana yang akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan Bidang Kesra DPP PKS yang telah mengirim relawan dan menghimpun bantuan dari seluruh kader PKS.

“Tim Fraksi PKS terdiri dari perwakilan anggota, yaitu Sukamta (Komisi I), Sutriyono dan Aus Hidayat Nur (Komisi II), Sigit Sosiantomo (Komisi V), Iskan Qolba Lubis (Komisi VIII) dan Anshory Siregar (Komisi IX),” katanya.

Selain itu, Fraksi PKS mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan musibah ini menjadi bencana nasional agar proses tanggap darurat dapat dilakukan secara cepat dan efektif dalam upaya menyelamatkan korban dengan kekuatan nasional dan memungkinkan masuknya bantuan internasional.

Dia menilai tidak perlu malu menerima bantuan internasional yang memang diperlukan.

“Karena pada saat yang sama kita juga sering memberikan bantuan kepada negara-negara lain yang membutuhkan uluran tangan kita,” katanya.

“Saya juga mendesak pemerintah khususnya BNPB agar mengkoordinasikan proses penanganan bencana dengan baik melibatkan seluruh potensi kekuatan nasional, memberikan informasi yang akurat dan menenangkan/tidak simpang siur,” katanya.

Semua itu, menurut dia, dengan prioritas utama membuka akses dan mengevakuasi korban di daerah-daerah terpencil dan belum terjangkau serta memenuhi kebutuhan dasar yang mendesak dibutuhkan korban secara merata dan menyeluruh. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.
close