close

Ratna Sarumpaet, “Post-Truth” Politik dan Pilpres 2019

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle.

SERUJI.CO.IDYouTube trending (7/10/18) menempatkan isu Ratna Sarumpaet hampir 5 juta “viewer” dalam waktu beberapa hari saja. Sebanyak 1,4 juta pengunjung soal debat paska kebohongan RS di TV One, sebagai trending pertama, dan pengakuan bohong RS trending kedua dengan viewer 3,4 juta.

Google Trend juga memperlihakan pencarian terhadap nama RS mencapai maksimum pada akhir September sampai saat ini. Pencarian di google (7/10/18) menempatkan Jogya, Banten, Riau, Sulut dan Jambi sebagai 5 asal pencari terbanyak. Pencarian dengan kata Ratna Sarumpaet dan Luhut, misalnya, termasuk topik pencarian yang meningkat.

Saya mengambil tema ini setelah melihat kebohongan Ratna Sarumpaet, eks pendukung Prabowo, menghancurkan image Prabowo dan timnya secara dahsyat (dahsyatnya sempat mampu menghilangkan berita Tsunami Palu di Indonesia, yang meski menempati teratas Google News untuk klasifikasi “world”, sampai sore tadi, 7/10/18, paling atas dengan judul “No siren, no warning: Indonesians caught unawares by devastating tsunami”, Reuter, 7 Oct, 2018).

Tema “Post-Truth” yang sudah dua tahun ini trend di Amerika dan Inggris, kelihatannya sudah masuk ke Indonesia. Sehingga, sudah perlu kaum intelektual masuk dalam pada tema ini. Selain itu, tema ini perlu memperluas wawasan penyelenggara pemilu sehingga tidak segan-segan menginvestigasi isu RS sebagai bagian isu pilpres, bukan sebagai isu kriminal biasa.


Post-Truth Politics

Oxford Dictionary telah menganugrahi kata “Post-Truth” sebagai “Dictionary Word of the Year 2016”. Hal ini terjadi karena peningkatan 2000% penggunaan kata tersebut pada tahun 2016.

Apa arti post-truth itu?

Post-truth menurut kamus Oxford adalah sesuatu yang berhubungan dengan atau keadaan dimana fakta-fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada pertimbangan emosional dan keyakinan personal (an adjective defined as ‘relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief).

Secara ilmiah, post-truth politik merujuk pada perdebatan atau kontestasi politik yang dipenuhi dengan unsur “false news” atau “fake news“, kebohongan (lie), propaganda palsu, bahkan fitnah untuk mempengaruhi opini publik para pemilih.

Istilah ini marak di tahun 2016, karena dua event besar terjadi di dunia saat itu, yakni voting untuk Brexit di Inggris dan Pilpres di Amerika. Penggunaan “fake news” di Inggris dari kelompok “Leave EU” mempropagandakan informasi bahwa Inggris membayar terlalu mahal (350 juta pound per minggu) ke Uni Eropa. Sebuah info palsu yang terus dipompakan kepada masyarakat Inggris.

Di Amerika, Trump menggunakan “fake news” seperti sertifikat lahir Obama palsu dan Obama/Hillary adalah pendiri ISIS, yang mana informasi ini tidak jelas kebenarannya. Dalam hal yang lebih ringan, Trump menuduh moderator debat presiden, Laster Holt, adalah orang Demokrat, sehingga tidak fair. Padahal ternyata Holt bukan Demokrat. Namun, asisten Trump Kellyanne meyakinkan bahwa Trump tidak berbohong. Menurutnya, jika Trump tidak mengetahui pilihan politik Holt, pandangan Trump itu bukan kebohongan, melainkan “alternative fact“.

Hunt Alcott dan Gentzkow, dalam riset “Social Media and Fake News in 2016 Election” (2017), menemukan di Amerika ada sebanyak 31 juta share “fake news” di media sosial yang pro Trump dan 8 juta share bersifat pro Hillary.

Post-Truth politik yang bersandar pada “fake news” dan media sosial pada dasarnya dipercaya kandidat dalam menjaga loyalitas masyarakat yang memang terbelah secara politik.

Dalam berbagai riset yang ada, seperti Alcott & Gentzkow di atas, untuk pilpres Amerika, dan riset Oscar Barrera dkk, “Facts, Alternative Facts, and Fact Checking in Times of Post-Truth Politics” (2018), untuk kasus pilpres di Prancis, ditemukan fakta bahwa masyarakat pemilih sudah terjebak dalam pemihakan, di mana informasi yang dibutuhan mereka adalah yang sesuai dengan pandangan politik kandidat yang mereka inginkan.

Sebuah upaya untuk koreksi atas informasi yang salah, misalnya melalui “fact checking“, tidak merubah opini dan pilihan para pendukungnya.

Post-Truth politik di Indonesia juga sudah berlangsung dalam. Riset atas hal ini, misalnya, dilakukan Rieke Elvira dan Eriyanto, “Post-Truth and Religious Sentiment that Change the Political Landscape and Its Outcome in 2017 Jakarta Gubernatorial Election”, Fisip-UI (2017), menyimpulkan bahwa strategi post-truth telah dilakukan oposisi terhadap Ahok dengan berbagai “fake news”, fitnah, sentimen agama, Hoax dlsb untuk menjatuhkan Ahok.

Sayangnya, riset ini berbeda dengan investigasi media terbesar Eropa “The Guardian” dalam “‘I felt disgusted’: Inside Indonesia’s fake Twitter account factories”, Juli 2018, yang mengungkapkan pengakuan tim media sosial Ahok yang berbulan2 memproduksi fitnah, hoax dan berbagai “fake news” dengan bayaran yang mahal.

Ratnaeffect dan 2019

SMRC ketika merilis hasil surveinya, 7/10/18, memperkirakan adanya efek kebohongan Ratna sebagai penyebab menurunnya dukungan terhadap Prabowo. Tentu saja itu baru dugaan sumir, sebab survei SMRC saat ini justru dilakukan sebelum kasus RS mencuat. Wakil ketua PBNU yang juga mantan wakil kepala intelijen BIN, dalam sebuah media online, meyakini bahwa urusan RS ini belum jelas effect nya atau belum bisa diukur.

Bagi Prabowo dan jajarannya, kebohongan Ratna ini suatu pukulan besar. Prabowo sudah meminta maaf (sesuatu yang tidak dilakukan Trump di USA). Namun, keuntungan bagi Prabowo, waktu pilpres 2019 masih cukup untuk berbenah. Seperti, menyisir unsur2 timses yang diperkirakan sebagai penyusup; memperbaiki kinerja timses; mendorong peranan Bawaslu untuk lebih mengendalikan otoritas pada kejahatan pilpres, dsb.

Pelajaran berharga dari kebohongan RS adalah dimulainya perang informasi dalam konteks “post-truth” politik, sehingga persiapan kontestasi harus lebih komprehensif dan smart.

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Waspada Prediabetes, Inilah Faktor Risikonya

Nah, sesuai dengan namanya, prediabetes, penyandangnya belum bisa masuk kategori diabetes, tapi kadar gula darahnya sudah tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Peringati Sepekan Teror Christchurch, Selandia Baru Heningkan Cipta dan Siarkan Adzan Secara Nasional

"Sebuah peringatan nasional bagi mereka yang tewas dalam serangan teror Christchurch akan diadakan besok, Jumat 22 Maret," kata Perdana Menteri Jacinda Ardern

Viral: Tunjukkan Solidaritas, Ratusan Mahasiswa Selandia Baru Berkumpul Dengarkan Adzan

Ratusan Mahasiswa tersebut berkumpul untuk mendengarkan suara adzan yang sedang berkumandang dengan penuh hikmad.

Dalami Kasus Dugaan Suap Romahurmuziy, KPK Mulai Periksa 12 Saksi

Dijelaskan Febri, penyidik KPK mendalami proses seleksi yang dilakukan untuk mengisi jabatan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur yang akhirnya diisi oleh tersangka Haris Hasanuddin atau HRS.

Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Terkendala Pembebasan Lahan di Padangpariaman

Tol yang rencananya membentang sepanjang sekitar 245,8 kilometer dan diharapkan bisa memangkas waktu tempuh antara Padang-Pekanbaru yang saat ini bisa mencapai 9-12 jam, terkendala pembebasan lahan di kilometer 4,2-30.

PM Jacinda Ardern ke Presiden AS Trump: Ramahlah Kepada Ummat Islam

Bahkan, kata Dubes Tantowi, hanya dalam waktu sangat singkat PM Jacinda Arden mengumumkan ke dunia bahwa penembakan brutal di Christchursch tersebut sebagai aksi terorisme.

Umumkan Penembakan Christchurch Aksi Teroris, Tantowi: PM Ardern Tunjukkan Kelasnya

Saat Presiden AS, Donald Trump menelpon PM Jacinda Ardern dan bertanya apa yang Amerika bisa lakukan, Jacinda menjawab 'Ramahlah kepada ummat Islam'.

Jokowi ke Sibolga Pascabom Bunuh Diri, Iwan Fals: Duh Pak, Ini Bukan Soal Berani….

"Hmmm klo soal berani ai percaya dah, wong situ masuk got aja berani kok (mungkin begitu dlm hatinya Pak Tito )...," tukas Iwan.

Survei Kompas: Jelang Hari Pencoblosan Elektabilitas Jokowi Jatuh, Makin Dipepet Prabowo

Elektabilitas Jokowi turun di bawah 50 persen, sementara Prabowo terus naik elektabilitasnya, sehingga jaraknya makin menipis.

Dukung Prabowo-Sandi, Erwin Aksa Dipecat dari Kepengurusan Golkar

"Erwin Aksa diberhentikan dari posisi Ketua Bidang Koperasi dan UKM," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily

Terima Permintaan Maaf Tirto, Kader Banser Jatim Cabut Laporan ke Polda Jatim

Betul, saya sudah mencabut laporan terhadap Tirto. Selain karena Tirto telah meminta maaf juga anjuran dari para Kiai bahwa kita wajib memaafkan orang yang telah minta maaf," kata Rasyid saat dikonfirmasi SERUJI,

TERPOPULER

PM Jacinda Ardern ke Presiden AS Trump: Ramahlah Kepada Ummat Islam

Bahkan, kata Dubes Tantowi, hanya dalam waktu sangat singkat PM Jacinda Arden mengumumkan ke dunia bahwa penembakan brutal di Christchursch tersebut sebagai aksi terorisme.

Umumkan Penembakan Christchurch Aksi Teroris, Tantowi: PM Ardern Tunjukkan Kelasnya

Saat Presiden AS, Donald Trump menelpon PM Jacinda Ardern dan bertanya apa yang Amerika bisa lakukan, Jacinda menjawab 'Ramahlah kepada ummat Islam'.

Jokowi ke Sibolga Pascabom Bunuh Diri, Iwan Fals: Duh Pak, Ini Bukan Soal Berani….

"Hmmm klo soal berani ai percaya dah, wong situ masuk got aja berani kok (mungkin begitu dlm hatinya Pak Tito )...," tukas Iwan.