Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Refleksi Ahir Tahun 2018
Oleh : Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum., Guru Besar Fak.Hukum USU & Dekan Fak.Hukum Universitas Harapan Medan


SERUJI.CO.ID – Komitmen Bangsa dan Negara Indonesia yang didirikan para Pounding Fathers atas dasar perjuangan dan pengorbanan jiwa dan raga adalah sebagai Negara Hukum (rechtsstaat atau rule of law) yang scara konstitusional dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke 3 UUD 1945, bukan negara kekuasaan (maghstaat), dan bukan juga negara kerajaan.

Inti dari pada konsep Negara Hukum adalah bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lembaga-lembaga negara atau institusi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tindakannya harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Namun, fenomena yang terjadi ternyata dalam prakteknya saat ini diwarnai potret buram penegakan hukum yang memperkosa rasa keadilan. Berbagai praktek penegakan hukum yang dilakukan sudah menampilkan hukum hanya menjadi alat kekuasaan, yang jauh dari misi dan tujuan suatu negara hukum.

Suatu negara yang menyebut negaranya sebagai Negara Hukum, haruslah benar-benar mampu menerapkan paling tidak beberapa ciri Negara Hukum itu yakni :

  1. Adanya perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
  2. Adanya Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum yang bebas serta tidak memihak.
  3. Adanya pemisahan kekuasaan (legislatif, Eksekutif dan Yudikatif).
  4. Kekuasaan Pemerintahan yang berlangsung dijalankan harus berdasarkan perundang-undangan.
  5. Adanya persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law).

Berbagai peristiwa dan kasus hukum yang terjadi saat ini banyak yang tidak ditangani secara tuntas, dan cukup banyak kasus-kasus hukum yang ditangani dengan cara penegakan hukum yang jauh dari akal sehat dan rasa keadilan. Juga banyak kasus-kasus hukum yang ditangani secara diskriminatif yang semuanya itu menggambarkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan patut diduga telah menyimpang dari asas-asas dan tujuan hukum itu sendiri.

Hal ini bila dibiarkan terus sangat berbahaya bagi kelangsungan dan eksistensi Bangsa dan Negara ini. Potret penegakan hukum yang miskin akan rasa keadilan masyarakat suatu bangsa sesungguhnya akan mengancam kepada kelanggengan Rezim Penguasa yang sedang berkuasa di suatu negara. Seorang Ahli Hukum Ketata Negaraan Prancis Jean Bodin (1539 – 1596) pernah mengatakan “Kekuasaan akan kehilangan Legitimasinya, jika ia tidak menghasilkan keadilan”.

Kekuasaan akan kehilangan Legitimasinya, jika ia tidak menghasilkan keadilan

Pendapat ini ternyata banyak kebenarannya dan terbukti sejarah mencatat bahwa sejumlah rezim kekuasaan yang menjalankan kekuasaannya secara tidak benar, bertentangan dengan hukum, atau menjadikan hukum sebagai alat back up kekuasaan yang sewenang-wenang dan jauh dari rasa keadilan bagi rakyat yang dipimpinnya, akhirnya runtuh atau diruntuhkan oleh rakyatnya lewat suatu proses revolusi, atau proses demokrasi (Pemilu) bahkan ada lewat pemakzulan (Impeachment).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia jauh lebih hati-hati.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close