Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Refleksi Ahir Tahun 2018
Oleh : Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum., Guru Besar Fak.Hukum USU & Dekan Fak.Hukum Universitas Harapan Medan

SERUJI.CO.ID – Komitmen Bangsa dan Negara Indonesia yang didirikan para Pounding Fathers atas dasar perjuangan dan pengorbanan jiwa dan raga adalah sebagai Negara Hukum (rechtsstaat atau rule of law) yang scara konstitusional dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen ke 3 UUD 1945, bukan negara kekuasaan (maghstaat), dan bukan juga negara kerajaan.

Inti dari pada konsep Negara Hukum adalah bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lembaga-lembaga negara atau institusi pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tindakannya harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Namun, fenomena yang terjadi ternyata dalam prakteknya saat ini diwarnai potret buram penegakan hukum yang memperkosa rasa keadilan. Berbagai praktek penegakan hukum yang dilakukan sudah menampilkan hukum hanya menjadi alat kekuasaan, yang jauh dari misi dan tujuan suatu negara hukum.

Suatu negara yang menyebut negaranya sebagai Negara Hukum, haruslah benar-benar mampu menerapkan paling tidak beberapa ciri Negara Hukum itu yakni :

  1. Adanya perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
  2. Adanya Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum yang bebas serta tidak memihak.
  3. Adanya pemisahan kekuasaan (legislatif, Eksekutif dan Yudikatif).
  4. Kekuasaan Pemerintahan yang berlangsung dijalankan harus berdasarkan perundang-undangan.
  5. Adanya persamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law).

Berbagai peristiwa dan kasus hukum yang terjadi saat ini banyak yang tidak ditangani secara tuntas, dan cukup banyak kasus-kasus hukum yang ditangani dengan cara penegakan hukum yang jauh dari akal sehat dan rasa keadilan. Juga banyak kasus-kasus hukum yang ditangani secara diskriminatif yang semuanya itu menggambarkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan patut diduga telah menyimpang dari asas-asas dan tujuan hukum itu sendiri.

Hal ini bila dibiarkan terus sangat berbahaya bagi kelangsungan dan eksistensi Bangsa dan Negara ini. Potret penegakan hukum yang miskin akan rasa keadilan masyarakat suatu bangsa sesungguhnya akan mengancam kepada kelanggengan Rezim Penguasa yang sedang berkuasa di suatu negara. Seorang Ahli Hukum Ketata Negaraan Prancis Jean Bodin (1539 – 1596) pernah mengatakan “Kekuasaan akan kehilangan Legitimasinya, jika ia tidak menghasilkan keadilan”.

Kekuasaan akan kehilangan Legitimasinya, jika ia tidak menghasilkan keadilan

Pendapat ini ternyata banyak kebenarannya dan terbukti sejarah mencatat bahwa sejumlah rezim kekuasaan yang menjalankan kekuasaannya secara tidak benar, bertentangan dengan hukum, atau menjadikan hukum sebagai alat back up kekuasaan yang sewenang-wenang dan jauh dari rasa keadilan bagi rakyat yang dipimpinnya, akhirnya runtuh atau diruntuhkan oleh rakyatnya lewat suatu proses revolusi, atau proses demokrasi (Pemilu) bahkan ada lewat pemakzulan (Impeachment).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo, Jokowi dan Massa

Bila peristiwa 212 yang penuh makna direvisi pada versi pengkerdilan, sebuah perubahan sosial yang akan terjadi setelahnya sulit diprediksi. Itu seperti terjadi beberapa waktu sebelum keruntuhan rezim Suharto dua dekade lalu.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close