Kuota 30 Persen Perempuan di Parlemen Belum Terpenuhi

SERANG, SERUJI.CO.ID – Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) menilai keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai kuota 30 persen. Saat ini baru 15 persen perempuan Indonesia duduk di partai politik (parpol) atau parlemen. Artinya perempuan Indonesia harus bersatu dan berjuang agar kuota 30 persen dapat benar-benar terpenuhi.

“Kita sering meneriakan kesetaraan gender, kita sering meminta persamaan hak dengan laki-laki, kini pemerintah mulai memenuhi itu, namun kenapa sampai saat ini keterwakilan perempuan di parlemen belum mencapai kuota,” kata Wakil Sekertaris Jendral (Wasekjen) Sherisada Manaf kepada awak media di Gedung PKPRI Kota Serang, Rabu (15/11).

Menurutnya, saat ini partai politik yang ada tidak pernah memberikan pendidikan politik bagi kader perempuan. Hal itu dapat dilihat dari tidak fahamnya calon perempuan ketika mencalonkan di Pileg.

“Untuk pemilihan caleg, banyak partai berlomba untuk mendaftarkan kader perempuan tanpa diimbangi dengan pemahaman politik, karena perempuan yang dimasukan untuk memenuhi kuota saja,” terangnya.

Dikatakan Sherisada, perempuan itu pada hakikatnya tidak mengerti apa itu politik. Bagaimana tata cara melakukan kampanye dengan benar sehingga menarik minat masyarakat. Untuk itu, dirinya berharap setiap perempuan yang maju di Pileg harus sesuai dengan hati nurani jangan atas desakan partai saja.

“Kita, kaum perempuan, maju bukan untuk bikin malu, kita maju untuk belajar dan kita harus bergandeng tangan supaya kuota 30 persen itu bisa terpenuhi,” jelasnya.

Dirinya juga berharap ketika berhasil duduk di parlemen, perempuan harus bisa menempati posisi-posisi strategis seperti ketua fraksi, ketua komisi atau menjadi pimpinan DPRD.

“Dengan duduk di tempat strategis kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang mendorong perempuan lebih maju,” tandasnya.

Ketua Kaukus Politik Parlemen Banten Sri Hartati, mengatakan, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan salah satunya, meningkatkan kapasitas perempuan sebab saat ini perempuan belum dianggap penting. Untuk itu dirinya menginginkan perempuan Banten untuk lebih maju lagi.

“Untuk memajukan dan memotivasi perempuan, kehadiran KPPI dan KPP bisa menjadi motor untuk bergerak maju. Dengan demikian kekuatan politik perempuan bisa terlihat dari kualitas bukan kuantitasnya,” ungkapnya. (Rizki/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Zero Black Out, Mampukah PLN?

Black out tidak disebut secara eksplisit. Hanya menjadi bagian jabaran risiko produksi/operasi yaitu kerusakan peralatan. Inilah  masalah pokoknya. Sesuatu yang berakibat fatal tidak diidentifikasi secara cukup dalam dokumen rencana stratejik jangka panjang PLN.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER