Dukung Pulau Reklamasi Jadi Area Publik, Fahira: Era Sebelumnya Hanya Mimpi Gratis ke Pantai


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris mendukung penuh langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menjadikan tiga pulau reklamasi (pulau C, D, dan G) menjadi ruang publik terbuka atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan warga Jakarta.

“Jakarta era sebelumnya, (untuk) menikmati area-area pantai secara gratis hanya sebatas angan-angan warga Jakarta. Namun, angan-angan itu sebentar lagi jadi kenyataan. Tidak lama lagi, area-area pantai di Pulau Reklamasi yang dulu ditutup begitu rapat seperti milik pribadi, akan dijadikan milik publik dan bisa dinikmati bersama dengan leluasa,” kata Fahira lewat rilis yang diterima SERUJI, Selasa (27/11).

Menurut Fahira, langkah Anies tersebut adalah contoh kebijakan pemimpin yang menjadikan kepentingan warga Jakarta sebagai satu-satu ukuran dalam mengambil keputusan.

“Apa yang dulu kita anggap tidak mungkin terjadi, sekarang mendekati kenyataan. Warga Jakarta akhirnya bisa menikmati laut yang memang menjadi haknya, setelah bertahun-tahun hanya bisa diakses segelintir orang,” tukas Fahira.

Fahira juga mengapreasi rencana pengelolaan tiga pulau reklamasi yang sudah terlanjur berdiri. Rencananya, di tiga pulau ini akan dibangun berbagai fasilitas publik mulai dari rumah susun tematik untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pasar tematik ikan, tempat ibadah, kantor pemerintah, hingga dermaga.

“Apa yang dilakukan Pemprov DKI ini sebenarnya menjalankan amanat konstitusi, dimana bumi, air, dan kekayaan alam serta potensi yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran warga Jakarta. Inilah alasan terbesar kenapa kita tidak boleh keliru memilih pemimpin. Karena pemimpin yang tepat akan membawa kemaslahatan, demikian juga sebaliknya. Warga Jakarta sudah mulai merasakan kemaslahatan itu,” pungkas Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta pada Pemilu 2019.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk BUMD Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengelola 3 pulau reklamasi (Pulau C, D, dan G) yang telah terlanjur berdiri untuk dimanfaatkan sebagai ruang publik. Penugasan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018. (ARif R)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

close