Dukung Pulau Reklamasi Jadi Area Publik, Fahira: Era Sebelumnya Hanya Mimpi Gratis ke Pantai

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Senator atau Anggota DPD RI DKI Jakarta Fahira Idris mendukung penuh langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan menjadikan tiga pulau reklamasi (pulau C, D, dan G) menjadi ruang publik terbuka atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan warga Jakarta.

“Jakarta era sebelumnya, (untuk) menikmati area-area pantai secara gratis hanya sebatas angan-angan warga Jakarta. Namun, angan-angan itu sebentar lagi jadi kenyataan. Tidak lama lagi, area-area pantai di Pulau Reklamasi yang dulu ditutup begitu rapat seperti milik pribadi, akan dijadikan milik publik dan bisa dinikmati bersama dengan leluasa,” kata Fahira lewat rilis yang diterima SERUJI, Selasa (27/11).

Menurut Fahira, langkah Anies tersebut adalah contoh kebijakan pemimpin yang menjadikan kepentingan warga Jakarta sebagai satu-satu ukuran dalam mengambil keputusan.

“Apa yang dulu kita anggap tidak mungkin terjadi, sekarang mendekati kenyataan. Warga Jakarta akhirnya bisa menikmati laut yang memang menjadi haknya, setelah bertahun-tahun hanya bisa diakses segelintir orang,” tukas Fahira.

Fahira juga mengapreasi rencana pengelolaan tiga pulau reklamasi yang sudah terlanjur berdiri. Rencananya, di tiga pulau ini akan dibangun berbagai fasilitas publik mulai dari rumah susun tematik untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pasar tematik ikan, tempat ibadah, kantor pemerintah, hingga dermaga.

“Apa yang dilakukan Pemprov DKI ini sebenarnya menjalankan amanat konstitusi, dimana bumi, air, dan kekayaan alam serta potensi yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran warga Jakarta. Inilah alasan terbesar kenapa kita tidak boleh keliru memilih pemimpin. Karena pemimpin yang tepat akan membawa kemaslahatan, demikian juga sebaliknya. Warga Jakarta sudah mulai merasakan kemaslahatan itu,” pungkas Fahira yang kembali mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta pada Pemilu 2019.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menunjuk BUMD Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengelola 3 pulau reklamasi (Pulau C, D, dan G) yang telah terlanjur berdiri untuk dimanfaatkan sebagai ruang publik. Penugasan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2018. (ARif R)

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER