Jangan Keliru, KK Beda dengan PSC dan Kenapa Lebih Baik Beli Freeport Saat KK Berakhir

Oleh: Ferry Koto

Tulisan ini saya buat di blog, guna memenuhi permintaan beberapa sahabat yang membaca tulisan saya di Facebook maupun Twitter terkait perbedaan Kontrak Karya (KK) Freeport dan Production Sharing Contract (PSC) di industri migas. Alasan mereka, agar lebih mudah membacanya, juga agar ditulis dengan lebih lengkap.

Alasan utama saya menulis di akun media sosial (FB dan Twitter) adalah untuk mengkoreksi kekeliruan dari beberapa akun politisi dan pengamat, plus akun-akun selebtwit yang berkomentar terkait Head of Agreement (HoA) divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 51% ke PT Inalum.

Entah hanya sekedar ingin mengkritik pemerintah, mereka mengatakan pemerintah keliru jika membeli saham PTFI saat ini dengan nilai US$3,85 miliar. Padahal, kata mereka, jika KK PTFI tidak diperpanjang pada 2021, maka PTFI dan aset-asetnya jadi milik Indonesia tanpa perlu membeli.

Komentar yang keliru ini menyesatkan jika tidak dikoreksi, walau mungkin maksudnya baik.

Untuk itulah saya mencoba meluruskan dengan menulis di akun media sosial, dan saat ini viral dishare tidak hanya di media sosial juga di aplikasi kirim pesan.

Berikut penjelasan sederhana saya;

Kontrak Karya (KK) tidak sama dengan Production Sharing Contract (PSC) di industri Migas. Dimana bila KK habis kontraknya, tidak diperpanjang, tidak ada yang akan dikembalikan ke negara selain wilayah kerja pemegang KK, atau lokasi tambang. Dalam hal PTFI, jika KK pada 2021 tidak diperpanjang maka alat produksi dan seluruh aset milik PTFI tetap milik mereka sebagai pemegang KK.

Artinya lainnya, dalam kasus PTFI, jika kontraknya habis 2021 dan tidak diperpanjang KK-nya (merupakan KK ke 2), tidak berarti PTFI dengan segala aset dan alat produksinya jadi milik Indonesia.

Yang kembali ke Indonesia, jika KK PTFI habis atau tidak diperpanjang, hanya lokasi tambangnya, atau area tambang yang ada di KK, karena itulah saja yang jadi milik Indonesia dalam kerjasama berbentuk KK.

10 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER