JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai-partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang kalah di Pilpres 2019, satu persatu mulai terlihat merapat ke Presiden-Wakil Presiden terpilih Jokowi-KH Ma’ruf Amin.
Hal ini terlihat dengan terus dijalinnya komunikasi pimpinan partai tersebut dengan Presiden Jokowi. Juga nampak dari sinyal-sinyal yang diberikan baik oleh Ketua Umum Parpol maupun oleh elit partai bersangkutan.
Ketum Gerindra, Prabowo Subianto telah beberapa kali bertemu dengan Presiden Jokowi, dan memberikan sinyal siap bergabung dengan koalisi pemerintah. Dan prabowo juga terus membangun komunikasi dengan parpol pendukung Jokowi lainnya dengan melakukan pertemuan khusus, seperti bertemu Ketum Partai NasDem, Surya Paloh dan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar.
Sementara, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sudah bertemu Presiden Jokowi pekan lalu. Dan pada Senin (14/10) kemarin terjadi pertemuan anata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Jokowi.
Menanggapi pergerakan partai-partai yang selama Pilpres 2019 berkoalisi mendukung Prabowo berhadapan dengan Jokowi tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan mereka tidak bergeming dari posisinya yang ingin tetap jadi oposisi.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa PKS tidak takut ditinggal sendirian jika seluruh parpol bergabung dengan pemerintahan Jokowi-KG Ma’ruf Amin.
“Kami tidak pernah takut. Karena kami yakin. Kalau memang PAN keputusannya ada berada di luar kabinet berarti bersama PKS. Jangankan dengan PAN, sendirian saja berani,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).
Disampaikan Hidayat, bahwa sikap tegas partainya tersebut adalah demi kebaikan jalannya pemerintahan ke depan. Pasalnya, jelas Hidayat, check and balance dibutuhkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
“Kamki tidak menantang, tapi logika politik jelas dalam demokrasi diperlukan check and balance,” ujarnya.
Walau sendirian, menurut Hidayat, oposisi bukan terkait kuantitas atau jumlah, tapi terkait kualitas dari kritik dan masukan yang disampaikan.
“Bukan ukurannya adalah sedikit atau banyak, tapi kualitas. Sebagaimana yang terlihat pada waktu periode 2015-2019, PDIP kadang-kadang kencang juga mengkritik pemerintah. Kami akan melihat kepada tema atau pada kasus kepada kebijakan yang akan diambil,” tuturnya.
Ditegaskan juga oleh Wakil Ketua MPR ini, bahwa PKS nantinya akan jadi opoisi yang rasional dalam mengkritisi pemerintah, bukan oposisi yang asal tolak, dan dipastikan bahwa pihaknya lewat wakil-wakil di DPR akan jadi oposisi yang memberikan kritik dengan solusi.
“Kalau memang itu program bagus, maka kami akan mendukung dan akan menguatkan dengan alternatif-alternatif. Kalau kemudian bermasalah kami kritisi, walaupun kami kritisi bukan dengan logika asal beda apalagi dengan pendekatan radikalisme,” tukasnya.
Jauh sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman juga dengan tegas mengatakan partainya tidak takut jadi oposisi sendirian. Hal itu disampaikan Sohibul, pasca Prabowo mengadakan pertemuan dengan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.
“(Sendiri) Kita jalani saja, ini belum ada yang konkret soal koalisi-oposisi. Jangan seolah-olah tensinya selalu tinggi. Ini biasa saja,” kata Presiden PKS Sohibul Iman, Rabu (24/7).
Hal yang sama saat itu, disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang mengatakan PKS akan tetap konsisten di barisan oposisi ini.
“Untuk membangun bangsa yang besar ini memerlukan keseimbangan. Publik perlu oposisi yang kuat karena pemerintahan perlu check and balances system. Jadi saya pribadi tetap #KamiOposisi,” tukasnya.
