Jalan Memutar Menghindar “Status” Bencana Nasional

Oleh: Dr. Chazali H. Situmorang, Dosen FISIP UNAS- Pemerhati Kebijakan Publik

SERUJI.CO.ID – Artikel ini saya tulis, sebagai kelanjutan atas artikel sebelumnya dengan judul ‘Perintah Undang Undang Tentang Status Bencana Nasional’, pada tanggal 21 Agustus 2018, yang merupakan Trending Topic di media cetak dan elektronik.

Berbagai pendapat dan pandangan di berbagai media, menimbulkan tidak semakin jelasnya soal status Bencana Nasionsal. Pejabat Tinggi Pemerintah ada yang menyatakan; “Apa perlunya status. Yang penting besarnya perhatian dan dukungan pemerintah untuk membantu penanganan bencana di Lombok.”

Bahkan sudah ada surat edaran Menteri Dalam Negeri agar Pemerintah Daerah menyisihkan APBDnya untuk membantu keuangan Pemda Propinsi NTB. Pemda ada yang siap membantu, tetapi banyak juga yang ragu bahkan menolak dengan alasan macam-macan antara lain dana yang terbatas, sampai dengan lemahnya regulasi untuk merealokasi atau merevisi APBD.

Mendagri berkelit. Surat Edaran tidak bersifat wajib. Nah, jadi tak selesai juga soal kebutuhan dana untuk Pemda Prop.NTB.

Ada lagi pertimbangan tidak dibuatnya status bencana nasional, karena tidak memenuhi 3 unsur yaitu pertama, masih berfungsinya pemerintah daerah walaupun dibawah tenda; kedua, apabila akses terhadap sumber daya nasional tidak tersedia; dan ketiga jika ada hambatan regulasi.

Ketiga unsur tersebut diatas, tidak ada dasar rujukannya. Walaupun bisa diperdebatkan ketiga unsur tsb. Soal berfungsinya pemerintah daerah, ukurannya apa, hanya karena mereka tetap hadir dan pasang meja di tenda-tenda darurat. Padahal nyatanya Pemda Propinsi NTB menyatakan ketidak mampuannya dengan membuat surat meminta bantuan kepada Menteri Dalam Negeri.

Akses terhadap sumber daya nasional sejauh mana ketersediaannya. Dari Jakarta ke Mataram melalui transportasi udara tidak ada masalah, tetapi akses bantuan untuk korban bencana ke titik-titik lokasi apa tidak ada hambatan, dan masih banyak yang belum terbuka aksesnya. Sehingga korban itu sendiri yang datang ke posko-posko bansos, untuk mendapat dukungan logistik.

Soal regulasi, apa benar tidak ada masalah. Kewenangan BNPB akan terbatas dalam memobilisasi dana yang dibutuhkan. Kecuali jika adanya status bencana nasional, maka ada kewenangan lebih yang diberikan undang-undang untuk menangani kedaruratan bencana. Buktinya apa. Menurut berita diberbagai media, dana yang digelontorkan BNPB baru sekitar 38 miliar, padahal kerugian sudah diduga ribuan triliun rupiah.

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007, sebenarnya sudah memberikan tuntunan dan pedoman kepada Pemerintah apa yang harus dilakukan jika terjadinya bencana. Sesuatu landasan hukum yang tidak dimiliki pada saat terjadinya tsunami di Aceh, dan Bantul Yogyakarta.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER