Tidak Takut Sendirian Jadi Oposisi, Begini Penjelasan Tegas PKS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai-partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang kalah di Pilpres 2019, satu persatu mulai terlihat merapat ke Presiden-Wakil Presiden terpilih Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Hal ini terlihat dengan terus dijalinnya komunikasi pimpinan partai tersebut dengan Presiden Jokowi. Juga nampak dari sinyal-sinyal yang diberikan baik oleh Ketua Umum Parpol maupun oleh elit partai bersangkutan.

Ketum Gerindra, Prabowo Subianto telah beberapa kali bertemu dengan Presiden Jokowi, dan memberikan sinyal siap bergabung dengan koalisi pemerintah. Dan prabowo juga terus membangun komunikasi dengan parpol pendukung Jokowi lainnya dengan melakukan pertemuan khusus, seperti bertemu Ketum Partai NasDem, Surya Paloh dan Ketum PKB, Muhaimin Iskandar.

Sementara, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sudah bertemu Presiden Jokowi pekan lalu. Dan pada Senin (14/10) kemarin terjadi pertemuan anata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Jokowi.

Menanggapi pergerakan partai-partai yang selama Pilpres 2019 berkoalisi mendukung Prabowo berhadapan dengan Jokowi tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan mereka tidak bergeming dari posisinya yang ingin tetap jadi oposisi.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa PKS tidak takut ditinggal sendirian jika seluruh parpol bergabung dengan pemerintahan Jokowi-KG Ma’ruf Amin.

“Kami tidak pernah takut. Karena kami yakin. Kalau memang PAN keputusannya ada berada di luar kabinet berarti bersama PKS. Jangankan dengan PAN, sendirian saja berani,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).

Disampaikan Hidayat, bahwa sikap tegas partainya tersebut adalah demi kebaikan jalannya pemerintahan ke depan. Pasalnya, jelas Hidayat, check and balance dibutuhkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

“Kamki tidak menantang, tapi logika politik jelas dalam demokrasi diperlukan check and balance,” ujarnya.

Walau sendirian, menurut Hidayat, oposisi bukan terkait kuantitas atau jumlah, tapi terkait kualitas dari kritik dan masukan yang disampaikan.

“Bukan ukurannya adalah sedikit atau banyak, tapi kualitas. Sebagaimana yang terlihat pada waktu periode 2015-2019, PDIP kadang-kadang kencang juga mengkritik pemerintah. Kami akan melihat kepada tema atau pada kasus kepada kebijakan yang akan diambil,” tuturnya.

Ditegaskan juga oleh Wakil Ketua MPR ini, bahwa PKS nantinya akan jadi opoisi yang rasional dalam mengkritisi pemerintah, bukan oposisi yang asal tolak, dan dipastikan bahwa pihaknya lewat wakil-wakil di DPR akan jadi oposisi yang memberikan kritik dengan solusi.

“Kalau memang itu program bagus, maka kami akan mendukung dan akan menguatkan dengan alternatif-alternatif. Kalau kemudian bermasalah kami kritisi, walaupun kami kritisi bukan dengan logika asal beda apalagi dengan pendekatan radikalisme,” tukasnya.

Jauh sebelumnya, Presiden PKS Sohibul Iman juga dengan tegas mengatakan partainya tidak takut jadi oposisi sendirian. Hal itu disampaikan Sohibul, pasca Prabowo mengadakan pertemuan dengan Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“(Sendiri) Kita jalani saja, ini belum ada yang konkret soal koalisi-oposisi. Jangan seolah-olah tensinya selalu tinggi. Ini biasa saja,” kata Presiden PKS Sohibul Iman, Rabu (24/7).

Hal yang sama saat itu, disampaikan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera yang mengatakan PKS akan tetap konsisten di barisan oposisi ini.

“Untuk membangun bangsa yang besar ini memerlukan keseimbangan. Publik perlu oposisi yang kuat karena pemerintahan perlu check and balances system. Jadi saya pribadi tetap #KamiOposisi,” tukasnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER